PERESMIAN jembatan dan jalan Lingkar Mataraman-Sungai Ulin oleh Paman Birin, Gubernur Kalsel di Desa Sungai Arpat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Rabu (4/1/2023) agak kontroversial.
Pasalnya, dalam acara itu tak ada Bupati Banjar, Saidi Mansyur yang merupakan representasi kepala daerah Kabupaten Banjar, yang paling banyak menyediakan space bagi jalan dan jembatan tersebut.
Berdasar catatan lama, banyak tanah warga yang dibebaskan Pemkab Banjar sejak era bupati terdahulu, mulai Rudy Ariffin, Sultan Khairul Saleh, KH Khalilurrahman hingga Saidi Mansyur sebagai bupati terbaru.
Pengamat sosial pemerintahan, Supiansyah Darham, Kamis (5/1/2023 menyayangkan kalau kepala daerah Banjar selaku penyedia lahan justru tidak diundang pada kegiatan peresmian tersebut.
Belakangan, setelah dikonfirmasi kepada bagian protokol Pemkab Banjar, memang tidak ada undangan ke kepala daerah Banjar untuk menghadiri acara peresmian yang dihadiri Paman Birin, kemudian Kadis PUPR Kalsel, Sulhan, dan Tuan Guru Wildan.
"Semestinya, kepala daerah Banjar diundang pada acara tersebut, mengingat perjuangan untuk keberhasilan proyek jalan lingkar itu banyak juga jasa Pemkab Banjar dalam membebaskan lahannya," ujar Supiansyah.
Dahulu, katanya, kerap Pemkab Banjar dalam upaya merealisasikan jalan lingkar, justru berhadapan dengan pendemo, gelombang protes warga dan tak sedikit juga dana yang dikeluarkan sehubungan kegiatan pembebasan lahan.
"Saya mengimbau ke depan agar keharmonisan hubungan pemerintahan bisa dijaga. Saya masih menyayangkan kalau sampai Pemkab Banjar terlewatkan dan tak diundang dalam acara yang notabene di dalam wilayah Kabupaten Banjar, meski status jalan dan jembatan adalah milik Provinsi Kalsel," cetusnya.
Sementara anggota DPRD Banjar Saidan Pahmi agak berbeda memandangnya. Menurutnya, memang dalam perjalanannya, pembebasan lahan banyak peranan Pemkab Banjar, namun karena status jalan dan jembatan telah menjadi milik Pemprov Kalsel maka tentu acara peresmian menjadi domain Pemprov Kalsel.
"Kalau saya tidak mempermasalahkan kalau Pemkab Banjar tak diundang, karena saya lebih melihat secara hirarkis, Pemprov Kalsel adalah atasan Pemkab Banjar, dan Pemprov Kalsel juga perpanjangan tangan pemerintah pusat. Yang terpenting, keberadaan jalan dan jembatan Lingkar Mataraman-Sungai Ulin itu bisa bermanfaat untuk warga Kabupaten Banjar baik mendukung perekonomian maupun kemudahan akses bagi kepentingan masyarakat," beber Saidan politisi Demokrat ini.
Malah, daerah kabupaten layak bersyukur karena fasilitas yang mulanya guna mengurangi arus kemacetan dan ikut membuka ruang bagi potensi ekonomi baru itu telah selesai berkat kerjasama Pemprov Kalsel dan Pemkab Banjar. (ap)
Postingan
Komentar