Lagi-lagi Kontroversial, Angka Pendapatan di PD Pasar Berbeda Jauh

MARTAPURA - Setelah soal target pertumbuhan ekonomi yang terkesan ketinggalan momen pandemi Corona, Bappeda Litbang kali ini juga mengandung kontroversi, sebab ada perbedaan yang mencolok antara target yang ditetapkan dengan kemampuan realisasi PD Pasar Bauntung Batuah.

Ketua Komisi II DPRD Banjar Pribadi Heru Jaya, kepada jurnalis mengaku ada hal yang perlu diklarifikasi terkait perbedaan data Bappeda Litbang Banjar yang menargetkan pendapatan
daerah dari PD PBB justru berbeda jauh dengan kemampuan realisasi PD PBB.

"Target pendapatan yang dicantumkan Bappeda untuk PD PBB di 2020 ini Rp292 juta. Sementara realisasi hingga pertengahan tahun 2020 saja tadi PD PBB melalui Dirut Rusdiansyah mengaku sudah tercapai Rp393 juta. Bahkan, PD PBB menyatakan mereka mampu di 2020 ini merealisasikan pendapatan hingga Rp700 juta. Nah, soal perbedaan angka ini perlu kita mintakan klarifikasi," ujar

Heru, politisi PKB ini, Senin (29/6/2020) usai rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi PD PBB.
Heru tak habis pikir kenapa Bappeda Litbang berani mencantumkan target lebih rendah dari kemampuan PD PBB. "Dari parkir saja saja sudah Rp200 juta, belum lagi sewa toko dan retribusi dan lain-lain," tukasnya. Demikian juga dengan pendapatan Rp400 juta di 2019 kritik Heru hanya karena soal target yang diturunkan pihak eksekutif.

Tidak sinkronnya data antara Bappeda dan PD PBB, menurutnya mesti diklarifikasi. Selain itu, banyak hal yang dibahas, sebab dewan ingin PD PBB lebih profesional dan memaksimalkan asetnya. "Dan kita juga ingin tahu dengan pihak mana saja mereka bekerja sama kalau memang ada pihak ketiga," ucapnya.

Menurutnya, pasar penting sebagai profil kabupaten, sehingga diharapkan kalau pasar tradisional yang dikelola akan menjadi pasar tradisional yang baik, dan jika itu pasar modern diharapkan menjadi pasar modern yang baik. "Bagaimana sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedagang itu sendiri," tutupnya.

Saidan Pahmi salah satu anggota Komisi II DPRD Banjar dari utusan Demokrat bahkan lebih ekstrim lagi bahwa ia menganjurkan PD PBB ditutup saja jika tidak signifikan berkontribusi ke daerah.

Sementara itu, Dirut PD PBB Rusdiansyah menolak berkomentar dengan alasan masih perlu mempelajari sejumlah hal dan berjanji akan membuka sesi jumpa pers kepada jurnalis.