MARTAPURA - Isu beredar bahwa uang saku anggota DPRD Banjar yang kunker keluar daerah bakal dinaikkan. Hal itu ternyata menuai kririk berbagai kalangan.
Belum tuntas kegeraman sebagian kalangan dengan seringnya anggota dewan kunker dari 3 sampai 4 kali dalam sebulan, ternyata muncul lagi isu bakal naiknya uang saku dewan kunker.
Menurut Zakir dari Lekem Kalimantan, Sabtu (8/2/2020)
jika benar bakal naik maka itu menandakan bahwa eksekutif dan legislatif seperti dua mata pisau yang menciderai amanat rakyat.
"Kalau kunker selalu dengan dalih kepentingan rakyat maka kami tanya rakyat yang mana. Jangan lah menciderai perasaan masyarakat hanya demi kekuasaan semu," kritiknya.
Sementara Badrul Ain dari LSM Bina Lingkungan Hidup Indonesia mengatakan bahwa kunker dewan overload yang terkesan sangat dipaksakan karena sudah bukan rahasia lagi jika dana kunker itu salah satu tambahan penghasilan anggota dewan, mengingat ada dana publik yang pasti dipergunakan untuk kegiatan tersebut.
"Selama beberapa dekade, manfaat apa yang bisa diaplilkasikan ke publik dari kunker rombongan dewan yang hampir tiap minggu," tanyanya.
Dikatakan Badrul Ain, solusi di era canggih saat ini bisa menggunakan teknologi visual apabila ingin menyaksikan tempat yang bagus dan bisa minta tertulis kepada pemerintah di daerah yang dianggap berhasil untuk mencontoh kiat-kiatnya atau mendatangkan pakar ke daerah yang pastinya akan menghemat biaya.
Sekwan Banjar Zainuddin mengaku belum mengetahui rencana kenaikan dana kunker. Ia mengaku kerap kunker tiga kali sebulan demi mendampingi dewan dan AKD.
Bahkan staf di DPRD Banjar ada yang mengungkapkan bahwa sulit menemui Sekwan ada di Martapura karena sebentar-sebentar keluar daerah sehingga banyak berkas yang memerlukan tandatangan Sekwan menjadi tertunda.
Soal kunker memang klasik. Bahkan Kejari Banjar sendiri masih menangani kasus kunker fiktif DPRD Banjar 2015--2016. Belum ada pernyataan resmi bagaimana kasus yang melibatkan hampir seluruh anggota dewan kala itu. Sebagian yang terkait juga bahkan terpilih kembali di periode 2019.
Sebelumnya seorang pejabat eksekutif bahkan mengusul DPRD dibubarkan saja karena dewan hanya banyak kunker yang kurang terlihat manfaatnya bagi rakyat. Sayangnya seorang anggota dewan Mardani ketika menanggapi kritik justru kurang argumen. "Dia cuma iri. Coba kalau dia jadi Sekwan bakal sering juga kunker," ucap politisi di gedung dewan ini.
Postingan
Komentar