BANJARMASIN - Pengusulan satu nama Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon Kapolri pengganti Jendral Pol Sutanto ternyata masih diragukan oleh sebagian anggota Komisi III Bidang Hukum DPR RI.
Buktinya, Kapolri Kabinet Bayangan Koalisi Muda Parlemen Indonesia, Sahrin Hamid SH dalam pers rilisnya yang sampai ke Mata Banua, Minggu (14/9) mengatakan, "Saya ragu dengan Bambang Hendarso Danuri."
Salah satu anggota Komisi III DPR yang sangat vokal dan dipercaya Koalisi Muda Parlemen Indonesia menduduki jabatan "Kapolri" ini mengaku memiliki sejumlah alasan, kenapa dirinya meragukan track-record maupun kapabilitas seorang BHD.
"Ada tiga alasan yang membuat saya ragu terhadap calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden SBY ini," ucapnya lagi.
Sebagai gambaran awal, tambahnya, tantangan Kepolisian RI begitu berat bila dikaitkan dengan reformasi internal, baik itu menyangkut profesionalisme ataupun moralitas aparat. "Misalnya, masih ada kasus salah tangkap. Permainan duit dalam penanganan perkara maupun isu setoran dalam mutasi ataupun kenaikan pangkat," bebernya.
"Kesenjangan kesejahteraan antara atasan dan bawahan, tradisi setoran ke atas serta tingkat korupsi yang mendapat sorotan LSM Transparansi Indonesia. Kondisi ini menjadikan kebutuhan akan kepemimpinan puncak Polri yang memiliki track-record yang mumpuni dan ketegasan dalam mewujudkan profesionalisme polri adalah mutlak," papar anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPR ini.
Selain itu, lanjutny, minimnya informasi yang didapatkan tentang prestasi Bambang Hendarso selama memimpin teritorial, baik itu saat menjabat Kapolda Kalimantan Selatan ataupun Kapolda Sumatera Utara, diakuinya menjadi satu faktor keraguan pula.
"Justru yang didapatkan malah sebaliknya, bahwa kepemimpinan BHD justru membuat marak perilaku kejahatan yang telah dibabat oleh Kapolda sebelumnya atau tidak dapat menyelesaikan kasus secara tuntas," cetusnya.
Sahrin mengatakan, dirinya mengeluarkan pernyataan bukan tanpa dasar, karena hal itu didukung oleh data-data yang ia peroleh dari pers di sejumlah daerah.
"Saya ada memiliki contoh kutipan yang dapat kita baca berkaitan dengan usulan BHD sebagai Kapolri. Seperti yang dikutip MyRMnews (Sabtu, 13/9) di Medan bahwa Ikrimah, seorang Ketua Fraksi PKS DPRD Medan mengungkapkan bahwa Kabareskrim Mabes Polri ini ketika memimpin Polda Sumut, ternyata kasus-kasus judi, illegal logging, fishing, mining, narkoba, dan korupsi tetap marak," katanya.
Ikrimah, lanjut Sahrin, dalam pernyataannya di media itu menghendaki agar DPR RI memiliki pertimbangan dalam menentukan Kapolri. Pasalnya, prestasi BHD di Sumut ternyata tidak begitu menonjol amat.
Sahrin juga memberi contoh, ketika BHD memimpin Polda Kalsel yang hanya seumur jagung, ternyata masih ada prestasinya yang dipertanyakan warga dan LSM.
"Ada berita koran lokal Mata Banua Banjarmasin, Kamis (10/7) dengan judul "Janji Bambang Hendarso Ditagih" berkaitan dengan indikasi PT AGM yang menambang di areal HTI kawasan Kecamatan Padang Batung dan Sungai Raya, pada 2005. yang sampai saat ini belum tuntas. Ini salah satu indikasi juga jika prestasi BHD masih layak diperdebatkan," ungkapnya.
Menurutnya, walaupun pengusulan BHD adalah hak Presiden, namun pengusulan satu nama oleh Presiden, justru membuat DPR RI tidak mendapatkan pilihan untuk memperbandingkan kompetensi, profesionalisme, track-record/rekam jejak, dan integritas satu calon dengan calon yang lain.
"Sehingga bagaimana bisa dikatakan BHD yang terbaik tanpa membandingkanya dengan yang lain. Ini adalah persoalan, sehingga DPR hanya dihadapkan pada dua pilihan antara menyetujui usulan Presiden atau menolak. Padahal, dilihat dari segi kepangkatan dan karir ada beberapa komisaris jenderal aktif yang memiliki track-record dan prestasi yang mestinya dapat diusulkan untuk diuji lebih dalam lagi melalui fit and propert test untuk mendapatkan Kapolri baru yang sesuai harapan tuntutan reformasi kepolisian RI," tandas mantan tokoh BM PAN Pusat. adi
Postingan
Komentar