MARTAPURA - 2024, tujuh dinas di Kabupaten Banjar dapat anggaran penanganan langsung atau tak langsung stunting. Anggarannya mencapai Rp139 miliar.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Banjar menyebut anggaran penanganan stunting di 2024 mencapai Rp139 miliar lebih.
Perihal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Litbang Banjar Nasrullah Shadiq, kepada awak media, baru-baru tadi.
Ia mengatakan, terkait anggaran sebesar Rp118 miliar itu dari angka yang didapat oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar.
"Angkanya berbeda karena sumbernya juga berbeda. BPKPAD itu dari Budget Tagging yang dilakukan SOPD saat melakukan penginputan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diawal 2024," kata Nasrullah.
Sedangkan data dari Bappeda Litbang, lanjutnya, seluruh SOPD diwajibkan melakukan penginputan di Aplikasi Aksi Bangda atau Aksi Konvergensi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda)
Di mana untuk penginputan 8 aksi integrasi (yang saling keterkaitan) dalam rangka percepatan pencegahan stunting di setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia.
"Untuk total anggarannya terkait penanganan stunting di beberapa dinas ini, sebesar Rp139 miliar lebih atau tepatnya Rp139.642.418.740," sebutnya.
Sementara untuk anggaran stunting hingga ratusan miliaran ini, lebih jauh dikatakan Nasrullah, akan diserahkan ke tujuh instansi. Di mana Dinas Kesehatan (Dinkes) mendapatkan anggaran terbesar, sebanyak Rp99.778.083.042.
"Dari total anggaran Dinkes tersebut, sebesar Rp91 miliar di antaranya untuk BPJS dan sisanya untuk penanganan stunting," ujarnya.
Sedangkan, untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banjar, mendapatkan anggaran stunting sebesar Rp8.924.099.398 miliar.
"Itu dimasukkan ke dana desa. Karena dana desa itu kan punya kewajiban untuk penanganan stunting," ungkapnya.
Selain Dinkes dan DPMD, tambah Nasrullah, yang mendapatkan anggaran stunting di antaranya, Dinsos P3AP2KB Banjar sebesar Rp5,8 miliar lebih, Dinas Ketahanan Pangan Rp110 juta, Dinas Pendidikan dan Disbudporapar Rp688,8 juta serta Dinas PUPRP Rp24,3 miliar.
Postingan
Komentar