Pemkab Banjar Makin Memperkaya Konglomerat (Ritel Modern)

MARTAPURA - Adanya 140 ritel modern beroperasi di wilayah Kabupaten Banjar dinilai sudah kebablasan. Bahkan, visi dan misi Pemkab Banjar untuk mensejahterakan masyarakat bawah terkesan malah memperkaya konglomerat.
Sebagaimana diketahui, ritel modern justru dimiliki oleh orang-orang terkaya di Indonesia, seperti Antoni Salim (Indomaret) dan Djoko Susanto (Alfamart).

Antoni Salim dan keluarganya menurut majalah Forbes memiliki harta 124 triliun lebih atau setara seabad APBD Kabupaten Banjar. Sedangkan Djoko total hartanya 21 triliun lebih sejajar 15 tahun Kabupaten Banjar membangun.

Yang disayangkan, justru dari penuturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjar, Yudi Andrea beberapa waktu lalu di satu media tertentu, ritel di daerahnya menapai 140 buah dan bahkan tujuh sedang menunggu proses untuk berdiri lagi.

"Menggilanya" izin pendirian ini dengan dalih bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dipadukan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 5/2021 dan PP 6/2021 serta Permendagri, tidak ada membatasi. "Artinya, ketika zonasinya masuk di kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, semua kegiatan boleh masuk,” ujarnya.

Padahal, menurut Ketua DPRD Banjar M Rofiqi semestinya ada pembatasan demi menjaga keberlangsungan usah kecil warga seperti kios, warung dan pasar tradisional. 

"Apalagi, ritel modern ini banyak yang sudah masuk hingga ke pelosok desa, ini kan sudah tidak logis. Karena sangat menekan usah kecil warga," ujarnya.

Rofiqi bahkan memastikan, suatu saat, pengusaha kecil, akan mati suri dan bahkan gulung tikar bila ritel ini terus saja diberi izin dan merambah hingga ke desa-desa. 

Sejumlah warga pemilik kios, warung memang mulai mengeluhkan kondisi menjamurnya ritel.
"Dagangan mulai sepi padahal, kita mesti membayar cicilan pinjaman, karena modal dagang dari pinjaman kredit," ujar suatu pedagang kios yang minta identitasnya dirahasiakan. Ia berharap ada keberpihakan Pemkab Banjar terhadap nasib rakyat kecil.

Dalam waktu dekat memang Gerindra berencana membuat Raperda yang membatasi "serangan" ritel modern tersebut guna melindungan keberlangsungan UKM, pedagang kecil, kios, warung dan pasar tradisional. (ap)

M Rofiqi, Ketua DPRD Banjar

Logo ritel modern itu.