KPK Jangan Jadi Alat Politik



RELAWAN Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alat politik elang Pemilu 2024. Pernyataan ini untuk menanggapi pemberitaan Koran Tempo yang menyebut ada upaya KPK memaksakan pengusutan kasus Formula E. 
Dalam laporan investigasi Koran Tempo edisi Jumat, 30 September 2022, Firli diduga berusaha agar kasus itu segera naik ke level penyelidikan agar tidak ’keduluan’ oleh rencana koalisi parpol mendeklarasikan Anies sebagai Calon Presiden 2024. Sebab, Firli khawatir jika Anies sudah diusung, maka dapat menyulitkan teknis pengusutan kasus Formula E.

“KPK bukanlah pihak dalam kompetisi politik khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres). Karena itu, kami menolak segala upaya untuk menjadikan KPK sebagai instrumen politik,” kata Sekjen SKI Raharja Waluya Jati, Senin, 3 Oktober 2022. 

Masih menurut pemberitaan di Koran Tempo, Ketua KPK Firli berusaha berupaya mempengaruhi pakar-pakar hukum agar mau menyatakan adanya pelanggaran pidana dalam kasus penyelenggaraan balapan Formula E. Dalam laporan itu disebutkan tidak semua pakar hukum menuruti kemauan Firli. Seperti pakar hukum UNPAD, Romli Atmasasmita, yang menyebut kasus Formula E hanya pelanggaran administratif.

Menurut Jati usaha KPK terlibat dalam kompetisi politik berpotensi mengancam bangunan negara hukum dan dapat mengubah wajah Indonesia menjadi negara kekuasaan. Menurut dia hal ini bertentangan dengan pernyataan Menkopolhukam Mahfud, yang ingin memperbaiki integritas penegakan hukum melalui peta jalan baru reformasi hukum. 

"Kami mengingatkan, jangan sampai tindakan ’ngebut’ ala KPK itu dibaca sebagai upaya politik untuk menghalang-halangi munculnya pemimpin perubahan yang dikehendaki rakyat,” kata Jati.

Jati menyebut adanya indikasi ‘kriminalisasi’ terhadap Anies melalui kasus Formula E, menjadi pertanda upaya pihaknya mengusung pemimpin yang mereka kehendaki dalam Pilpres 2024 bakal tidak mudah. Karena itu, SKI menyerukan kepada segenap pendukung Anies agar selalu merapatkan barisan dan meningkatkan kewaspadaan.

Adapun Anies menanggapi soal upaya kriminalisasi tersebut dengan tersenyum. Anies mengatakan dirinya telah melihat laporan Koran Tempo soal desakan agar kasus Formula E Jakarta dinaikkan ke tahap penyidikan. "Baru lihat saya," kata Anies usai peresmian gedung baru Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Sejumlah partai bakal usung Anies capres

Sebelumnya, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyatakan sudah mendengar kabar soal adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam perkara pergelaran balapan Formulaa E. Dia menilai upaya tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Kamhar mengatakan upaya kriminalisasi ini sebelumnya telah menyebar di internal partai. Kala itu, partai berlambang Bintang Mercy ini mengadakan diskusi internal yang menghadirkan Andi Arief sebagai narasumber.

“Saat diskusi internal hadirkan Andi Arief jadi narasumber, beliau sempat mengabarkan adanya upaya ini,” kata Kamhar.

Partai Demokrat disebut-sebut akan menjalin koalisi bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan, pembahasan isu penjegalan Anies bersama calon mitra koalisi sudah menjadi keniscayaan, mengingat Anies digadang-gadang menjadi calon yang diusung dalam Pilpres 2024. (tempo)

Komentar