PADA sosialisasi pengawasan Pemilu yang digelar bersama Bawaslu Kalsel dan Bawaslu Banjar di Pondok Lima Jl Veteran Martapura, Selasa (13/9/2022), Rifqinizamy Karsayuda berharap pengawasan Pemilu semakin baik.
Anggota Komisi II DPR RI dari PDIP ini menyinggung bahwa persoalan money politic atau serangan fajar adalah masalah klasik di publik yang ke depan mesti diminimalisir.
Ada kesulitan dalam penindakan pidana politik karena regulasi memang akan memberi sanksi kepada pemberi maupun penerima. "Namun dalam situasi ini bisa saja terjadi lawan politik memanfaatkan seolah-olah politisi tertentu yang melakukan money politic sehingga politisi terkena fitnah dan berujung didiskualifikasi," paparnya.
Kemudian ada pula opsi deregulasi UU Pemilu misal penerima MK money politic menjadi pelapor atau pengungkap fakta dan bisa mengajukan diri sebagai collaborator justice. "Namun tetap sanksi ada meski di pihak collaborator justice ada harapan dihukum ringan," ujar pria yang lebih terkenal selaku akademisi ini.
 |
| Penulis dan Rifqinizamy K. |
Guna membentuk lembaga yang baik tentu perlu diisi oleh orang-orang baik, kredibel dan berdedikasi tinggi bagi bangsa dan negara, tak terkecuali melalui Pemilu untuk memilih wakil rakyat hingga pemimpin.
Menurutnya, semua sama berharap, money politic ini bisa semakin diminimalisir, tentu tergantung para pihak, dan utamanya publik sendiri. Apakah mau memilih orang-orang baik ataukah terlena dengan pemberian sesaat namun justru memilih orang-orang yang cenderung menyimpang.
Dalam acara sosialisasi mengundang perwakilan seluruh organisasi massa yang terdaftar di Kesbangpol Banjar, seperti NU, Muhammadiyah, KNPI, PMII, Forum Jurnalis Banjar dan lain-lain. Ada 100 hadirian pada kegiatan itu.
Hadir selaku narsum pada sosialisasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banjar antara lain anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, anggota
Bawaslu Kalsel Aries Mardiyono,
Bawaslu Banjar Fajeri Tamzidillah,
Tengku Jasa Kepala Kesekretariatan Bawaslu Kalsel.
Video terkait:
Dipandu Resa Sabrina moderator diskusi dan sosialisasi berjalan hangat, santai namun serius.
Ditambahkan Rifqi, Pemilu ini penting untuk melahirkan pemimpin pemimpin yang konsern terhadap kepentingan rakyat dan bangsa.
"Jangan remehkan Pemilu. Atau tidak peduli dengan Pemilu. Sebab kalau tidak peduli itu kita belum jadi warga negara yang baik. Atau belum khatam sebagai warga yang baik," tukasnya.
Ia sedikit menerangkan postur anggaran di mana belanja APBN mencapai 2.600 triliun, terdiri
utang 700 triliun. Sisanya yang 1.900 triliun sebagian besar atau 60 persennya sudah digunakan untuk belanja gaji, pensiunan, operasional lembaga, dan lain-lain. Hanya kurang 40 persennya untuk pembangunan.
Portofolio anggaran itu menggambarkan betapa beban berat di APBN. Subsidi BBM itu 500 triliun sehingga secara rasional suka tidak suka mesti disesuaikan.
Ia juga mengusulkan agar terbit Perpu untuk Pemilu Eksekutif yang 27 November 2024 akan dimajukan September sehingga 31 desember 2024 sudah harus ada pelantikan kepala daerah yang definitif.
Adapun Pemilu Legislatif sesuai agenda ialah 14 Februari 2024.
Ia sekali lagi berharap agar kultur yang kurang bagus di mana sebagian publik masih mengharap pemberian dari calon apalagi saat kampanye dan menjelang pencoblosan yang sejatinya kurang elok (ideal) bisa diminimalisir secara bersama-sama dengan rasa tanggung jawab yang tinggi demi kebaikan bangsa dan negara tercinta, Indonesia.
Postingan
Komentar