 |
| Satu sudut banjir di Kabupaten Banjar |
RANGKAIAN kegaduhan dalam beberapa pekan terjadi di Kabupaten Banjar. Ironisnya, kegaduhan itu berujung bakal mundurnya pejabat penting.
Pertama, kegaduhan terjadi di Gedung DPRD Banjar. Mulai kasus amplop coklat beredar di gedung dewan, kemudian dilanjut bakal ditelisiknya dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas dewan 2019-2021, oleh Kejari Banjar.
Tak hanya itu, muncul juga kasus dugaan pemalsuan tandatangan Ketua DPRD Banjar M Rofiqi yang kini masih berjalan di Polres Banjar.
Diduga tak kuat menahan beban kegaduhan di Gedung DPRD Banjar, Sekwan DPRD Banjar, Aslam, kabarnya mengajukan pengunduran diri.
Tak hanya Aslam, dari penelusuran sementara, banyak pegawai di gedung dewan yang sebenarnya gerah dengan persaingan dua kubu, kubu oposisi dan kubu pendukung pemerintah. Tampaknya, ASN kurang nyaman bekerja di gedung itu.
Uniknya, puluhan oknum dewan yang terindikasi menyimpang dalam perjadin, santai-santai saja dan bahkan tetap menjalankan aktivitas perjadin ke luar daerah.
Mungkin kalau sudah ada temuan BPKP, kan duit lebihannya bisa dikembalikan ke kas daerah. Tapi, kalau tidak ketahuan, apa duit rakyat dikemplang begitu saja?
Terbaru, MTQ Kabupaten Banjar di Mataraman, juga gaduh, menyusul aksi musik yang diduga tak sesuai dengan helatan MTQ. Banyak netizen yang menyalahkan panpel dan mempertanyakan kenapa sampai alunan musik kurang pantas plus jingkrak-jingkrak di panggung yang tergolong sakral itu.
Alhasil, sejumlah pihak bahkan menuntut agar sang camat yang juga ketua panpel, Agus Hidayat agar mengundurkan diri sebagai wujud tanggung jawab.
Sejumlah suara bahkan meminta Bupati Banjar Saidi Mansyur agar tegas mencopot Camat Mataraman. Kita lihat, kegaduhan-kegaduhan yang terjadi, justru pejabat eksekutif yang terimbas.
Apakah Kabupaten Banjar sudah kurang nyaman bagi pejabat berkarir? Entah lah. Yang jelas ada beberapa pejabat yang sudah memilih pindah tugas, seperti M Solhan, yang di tempat baru justru dipercaya Paman Birin sebagai Plt PUPR Kalsel.
Tengok juga pejabat potensial sekelas dr Diauddin yang kini menjadi Kadinkes Kalsel. Awalnya pun mereka mengundurkan diri, namun justru mendapat tempat yang cukup baik di locus baru.
Oh, mungkin kah ini tulah, karena kita tak mengindahkan nasihat Abah Guru Sekumpul? Dulu beliau pernah mewanti agar jangan menyogok untuk meraih jabatan. Jangankan duit, sekadar mengasih baju kaos kampanye bertulis tanda dukungan saja sudah dianggap sogok-menyogok.
Sang Guru dulu juga pernah melarang murid-muridnya terlibat adu atau lomba membaca Qur'an yang mana hal itu dikhawatirkan oleh beliau akan bertolak-belakang dengan keikhlasan ibadah.
Tak cukup itu, proyek Penataan Sekumpul juga sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Kalau soal ini, silakan pemirsa yang menganalisa, sebab belakangan muncul rumor kalau di balik proyek ini terjadi pertarungan politik dari orang-orang berdahi. Wallahu a'lam. (ap)
Postingan
Komentar