SEPERTI berupaya membuang keraguan warga bahwa Kejari Banjar bakal kurang serius menangani kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (perjadin) DPRD Banjar periode 2019-2021, pihak Kejari Banjar menegaskan bahwa kasus itu masih dalam penyelidikan pihaknya.
"Masyarakat jangan khawatir, sebagaimana harapan masyarakat yang masih menghormati hukum, kasus dugaan korupsi perjadin dewan masih terus berjalan," tegas Kasi Penkum Kejari Banjar Fajar Gigih Wibowo, Selasa (21/6/2022).
Mewakili Kajari Banjar M Bardan, ia mengungkapkan bahwa kasus itu secara perlahan namun pasti terus berjalan, namun sangat sulit untuk digenjot lebih cepat mengingat keterbatasan personil Kejari Banjar.
"Secara etik memang belum bisa kami bocorkan apa-apa saja materi penyelidikan, karena kita tidak ingin gembar-gembor duluan, namun belakangan malah kendor. Masyarakat tenang saja, kita tetap bekerja koq," ungkapnya.
Sementara itu, Akhmad Rizanie, salah satu wakil ketua DPRD Banjar menolak berkomentar terkait kelanjutan kasus perjadin yang masih berjalan. "Saya no comment saja," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah LSM dikoordinir Aliansyah mendesak Kejari Banjar agar segera memproses dugaan korupsi perjadin DPRD Banjar jilid II. Sebenarnya, sinyal bahwa Kejari Banjar sudah serius mengusut adalah pada 23 Mei 2022 lalu (bulan lalu), ketika M Bardan mengadakan konferensi pers terkait kasus amplop coklat dewan. Meski kasus amplop sementara ditutup, namun pihaknya akan mengusut kasus perjadin dewan.
Disinyalir sementara, dugaan penyimpangan perjadin terjadi pada angka penginapan yang sebagian justru di atas harga riil hotel. Bahkan ada pula isu, oknum dewan sebenarnya tidak menginap di hotel, namun di lokasi lain yang tidak berkaitan hotel, namun diduga memakai kwitansi hotel.
Sebenarnya, sinyal penyimpangan sudah disampaikan pihak BPKP Kalsel bahwa diduga oknum DPRD Banjar masih kerap memakai paradigma lama di mana pengklaiman maupun pencairan dana untuk hotel sesuai pagu, meskipun harga riil hotel jauh di bawahnya. (ap)
Postingan
Komentar