Perjadin DPRD Banjar 38 M, Ada Kebiasaan Lama Memakai Dana Perjadin Sebesar Pagu Bukan Biaya Riil

BPKP Kalsel mulai turun untuk melakukan audit investigatif terkait dugaan penyimpangan dana  perjalanan dinas DPRD Banjar yang dianggarkan per tahunnya sangat fantastis Rp38 miliar.

Hal itu disampaikan Ketua BPKP Kalsel, Rudy Harahap dalam wawancara dengan jurnalis, baru-baru tadi.

"BPKP sebagaimana informasi Ketua DPRD Banjar (M Rofiqi) dalam waktu dekat akan menerjunkan tim guna melakukan audit investigatif terkait dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas. Nilai anggaran per tahun perjalanan dinas ini sekitar 38 miliar rupiah," ujarnya.

Dari pengamatan sementara, lanjutnya, sebagian anggota DPRD Banjar 2019-2024 masih memakai 
pola kebviasaan lama, yang mana akan menghabisi dana sebagaimana dalam pagu anggaran.

 "Padahal regulasi sudah mengatur bahwa pemakaian biaya harus sesuai biaya riil. Ini seolah-olah regulasi dianggap kurang serius," cetusnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, penggunaan anggaran harus sesuai dengan biaya riil. Misal biaya anggaran hotel tertera 2 juta, maka yang dipertanggungjawabkan ialah ongkos riil biaya hotel, misal terpakai 600 ribu, maka nilai 600 ribu itulah yang harus dicantumkan dan dipertanggungjawabkan.

Rudy berjanji akan mengumpulkan bukti-bukti terkait penggunaan anggaran yang tak sesuai dengan dana riil. "nanti akan kita hitung berapa nilai kerugian daerah dan negara. Nanti kita dalami bersama-sama dengan aparat hukum apakah kejaksaan atau polisi. Bila mengandung crime maka mesti ada unsur pidananya," bebernya.

Menurutnya, jika ada niat jahat dan selalu berulang-ulang (sengaja) maka proses aparat hukum bisa masuk.

Dari informasi yang beredar, perjadin itu tidak memakai kuitansi hotel, melainkan memakai kuitansi travel.

Sementara sebagian warga dan birokrasi menyindir anggaran DPRD Banjar sebesar 38 miliar untuk perjadin di tengah pandemi Covid-19 dan kesulitan hidup warga sebagai tipisnya nurani sebagian anggota DPRD Banjar.

"Ketika hampir semua dinas di Pemkab Banjar mengencangkan ikat pinggang dan bahkan separuh 
lebih anggarannya dipotong, ternyata hampir tak ada pengurangan di anggaran perjadin dewan. Ini ironis. Semoga aparat hukum bisa bertindak sehingga rasa keadilan masyarakat bisa dipulihkan," ujar warga.