Gedung DPR RI Kemasukan Corona

Trimedya Pandjaitan. (detik)

SEJUMLAH anggota dan pegawai DPR RI di Senayan positif Corona. Anggota Komisi III DPR RI mengusulkan komisinya di-lockdown selama seminggu.

"Bapak-ibu yang hadir secara fisik pasti sudah diantigen semua, karena perintah ketua komisi yang rapat hari ini harus diantigen. Kalau yang virtual mungkin tidak. Dan mudah-mudahan saudara menteri dan semua aparaturnya juga sudah diantigen," kata anggota Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan saat rapat kerja dengan Menkumham Yasonna Laoly di Komisi III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Trimedya yang hadir fisik di Komisi III mengenakan masker dua lapis. Usulan lockdown ini, kata Trimedya, agar Komisi III dapat bekerja dengan nyaman dan terhindar paparan Corona.

"Dalam konteks antigen-antigen ini, kami mengusulkan saudara ketua, karena melihat perkembangan Corona di DPR ini, kalau bisa kita lockdown lah satu minggu ke depan. Supaya kita nyaman lagi," ujarnya.

Legislator PDIP itu mengatakan memang ada usulan lockdown saat masa sidang berakhir. Namun, Trimedya mengusulkan lockdown dilakukan lebih cepat.

"Kalaupun di grup kita tadi malam ada yang mengusulkan sampai dengan penutupan masa sidang, kalau saya mengusulkan satu minggu saja. Karena tracingnya itu katanya satu minggu," imbuhnya.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebelumnya mengungkapkan ada 9 anggota dewan dan puluhan pegawai, mulai dari ASN dan staf ahli terpapar Covid-19. DPR memastikan bakal memperketat mekanisme rapat.

"Berkaitan dengan tracing kami di lingkungan DPR ini, saat ini yang dilakukan melalui laboratorium kita ada 9 anggota DPR yang positif dan 80 orang dari lingkungan pegawai ASN, dan tenaga ahli dewan," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan.

Namun Indra enggan menyebut siapa saja anggota dewan yang terpapar Covid-19. Dia mengatakan mayoritas anggota dewan terpapar di dapil.

"Ya kalau kegiatan ini sekarang anggota banyak di aktif di konstituen di dapil ya. Saya kira banyak aktivitas di dapil ya, karena di DPR ini sampai sekarang rapat-rapat dengan prokes yang sangat ketat, masih banyak pembahasan RUU dan pembahasan rapat kerja bersama pemerintah yang dilakukan sangat dibatasi," ujarnya. (detik)