SEJUMLAH pihak menyambut positif kepindahan ibukota Kalsel ke Banjarbaru setelah cukup lama diperjuangkan oleh banyak pihak.
Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr (HC) H Supian HK SH MH menyambut positif pemindahan ibukota provinsinya dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
Sambutan positif politikus senior Partai Golkar itu menjawab pers di Banjarmasin, Minggu (20/2/22) sehubungan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Republik Indonesia diantaranya mengenai pemindahan ibukota Kalsel.
Sambutan positif anggota DPRD Kalsel dua periode itu cukup beralasan, bukan karena sudah bosan dengan Banjarmasin, tapi dalam pengembangan ke depan yang lebih maju dan Banjarbaru cocok menjadi ibukota provinsi.
"Dengan pindahnya ibukota Kalsel ke Banjarbaru, mungkin pengembangan Banjarmasin bisa lebih fokus sebagai kota niaga atau perdagangan dan jasa, karena memiliki pelabuhan laut," ujarnya.
Selain itu, penduduk Kota Banjarmasin sudah padat, serta secara geografis berada di bawah permukaan laut sehingga ketika hujan turun bersamaan dengan air pasang beberapa kawasan jadi terendam dan lambat pengeringannya.
"Keadaan tersebut menjadi kurang enak sebagai sebuah ibukota provinsi yang tak luput dari kunjungan tamu," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Sementara Banjarbaru secara geografis berada pada dataran tinggi sehingga relatif lebih mudah penataan pembangunan. Karena selain memiliki lahan yang luas sehingga mudah untuk pengembangan, juga merupakan daerah yang sedang tumbuh dan berkembang," lanjutnya.
Oleh sebab itu, menurut laki-laki kelahiran Rantau Bujur, HSU Tahun 1957 tersebut, tidak salah sejak dulu ada keinginan memindah ibukota Kalsel dari Banjarmasin sebagai "kota bandar" (pelabuhan) ke Banjarbaru.
"Kalau tidak salah ide Banjarbaru sebagai ibukota provinsi atau pusat pemerintahan provinsi (Pemprov) Kalsel sejak Gubernur Murdjani. Karenanya sejak waktu itu ada beberapa kantor tingkat provinsi berkedudukan di Banjarbaru," ungkapnya.
"Kemudian digagas kembali masa Gubernur H Rudy Ariffin untuk membuat pusat perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru, dan diback-up Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin," tambahnya.
Oleh sebab itu, dia mengajak agar tidak terlalu mempersoalkan pemindahan ibukota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru, tetapi bagaimana cara supaya Banua yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota ke depan lebih maju lagi.
"Mari kita fokus membangun Banua Kalsel agar semakin maju. Apalagi sebagai Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru nanti yang berkedudukan di Kalimantan Timur (Kaltim)," anaknya.
"Mari kita menggali hal-hal yang positif di balik pemindahan ibukota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru yang hanya berjarak sekitar 35 kilometer. Jangan tonjolkan hal-hal negatif yang justru bisa menjadi penghambat kemajuan Kalsel yang lebih mapan," sarannya.
Sementara Adi Permana mengatakan bahwa pada tahun 2000 era Sjachriel Darham sudah dicetuskan oleh para tokoh banua agar dilakukan upaya-upaya nyata mempersiapkan Banjarbaru sebagai ibukota Kalsel pengganti Banjarmasin.
"Kebetulan dalam Aruh Ganal 2000 itu saya masuk di komisi politik pemerintahan yang salah satu rekomendasinya pemindahan ibukota Kalsel tersebut," kisah Adi.
Postingan
Komentar