Anggaran MUI Banjar Kosong?

Rofiqi

TERNYATA di balik alotnya jelang pengesahan APBD 2022 Kabupaten Banjar ada kisah menarik. Betapa tidak, di Bagian Kesra Setda Banjar, anggaran untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banjar ternyata sempat kosong.

Alhasil, sebagian anggota DPRD Banjar pun menjadi kaget dan bersikeras tidak akan menyetujui usulan eksekutif Pemkab Banjar jika anggaran MUI masih tetap kosong. Tarik ulur pun terjadi, sehingga pengesahan yang dijadwalkan mesti selesai Rabu (1/12/2021).

"Masa untuk kepentingan para ulama dan tuan guru, anggaran di pos Kesra untuk MUI sampai kosong. Sementara bidang lain seperti KNPI bisa 400 juta. Ini namanya tidak menghargai ulama. MUI selalu dapat hibah sejak dulu. Kalau ditiadakan, ini sejarah yang kurang baik," ujar Rofiqi, Ketua DPRD Banjar, Kamis (2/12/2021) mengisahkan.

Ia bersama anggota DPRD Banjar lain yang sejalan dan sepemikiran pun sempat bersikeras tidak akan menyetujui RAPBD 2022 tersebut. Akibatnya, banyak pejabat yang blingsatan dengan 'ancaman' tersebut. "Wah kalau begini, bakal tidak bergaji enam bulan tahun depan ini," ujar satu anggota DPRD Banjar yang merasa khawatir.

Rapat paripurna sempat diskors karena ada polemik kosongnya rekening MUI Banjar tersebut. Namun, setelah musyawarah antara petinggi legislatif termasuk ada Sekda Banjar H Hilman, akhirnya, eksekutif luluh dan bersedia memasukkan anggaran untuk MUI Banjar senilai Rp700-an juta.

RAPBD Banjar 2022 pun akhirnya disetujui dan disahkan bersama oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan petinggi dewan. "Anggaran ini bentuk penghargaan kita kepada MUI dan guru-guru agama. Di situ kan ada BPJS Kesehatan para ulama. Kalau sampai distop anggaran untuk MUI, apa nanti kata masyarakat. Saya akan perjuangkan bagaimanapun konsekuensinya. MUI dan ulama adalah komponen penting di daerah kita," tegas Rofiqi politisi Gerindra ini.