Baru 17 Persen Desa/Kelurahan Prokes, Kalsel Mesti Lebih Serius Hadapi Covid-19




BANJAR - Dalam upaya penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan, Kemenko Perekonomian RI menyelenggarakan rapat koordinasi bersama kepala daerah dan Forkopimda se-Kalimantan Selatan secara virtual di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru.

Rakor yang digelar bertujuan untuk menegakkan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) di tingkat kelurahan dan desa tersebut diikuti secara virtual oleh Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso didampingi Wakapolres Banjar Kompol Mohammad Fihim, dan para PJU Polres Banjar bertempat di Banjar Command Center Polres Banjar, Jum’at (20/08) siang.

Seperti diketahui update kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan terdapat penambahan kasus positif baru, menjadi data kumulatif terkonfirmasi sebanyak 60.337, data ini diambil pada 18 Agustus 2021.

Prof Wiku Adisasmiko selaku Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 menyampaikan, distribusi posko yang sudah terbentuk di Kalimantan Selatan baik di tingkat desa/kelurahan dalam 7 hari terakhir, dari 13-19 Agustus 2021, salah satunya di Kabupaten Banjar terdapat 171/286 posko atau sekitar 59,79 persen.

Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartanto memaparkan laporan terkait perkembangan Covid-19 di Kalimantan Selatan yaitu rekomendasi penguatan pelaksanaan PPKM, salah satunya pemantauan prokes, baru mencakup 17,05 persen wilayah kelurahan/desa di Kalimantan Selatan.

”Perlu mendorong peningkatan kedisiplinan penginputan data kinerja Posko dan monitoring kepatuhan Prokes untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PPKM darurat berjalan di level kelurahan/desa,” ungkapnya.

Pada rakor kali ini Menko Perekonomian RI memberikan sejumlah vitamin sebagai upaya memutus rantai penularan Covid-19 di Kalimantan Selatan. (resbanjar)

Komentar

Advertorial Post