Berani! NasDem Tolak Pajak Sembako!

H Mansyur, Ketua NasDem Kalsel

KALSEL – Sejauh ini cuma Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang lantang bersuara menolak penerapan pajak pada objek sembilan bahan pokok (sembako).

Istilah pajak sembako itu sendiri terus jadi pergunjingan dan penuh kontroversi. NasDem ternyata menolak wacana pemberlakuannya.

Pasalnya, menaikkan pajak di masa pandemi Covid-19 atau pasca pandemi bukan solusi. Bahkan hal itu bukan kebijakan populer bagi masyarakat yang masih dihantam kesulitan hidup. "Ditambah daya beli masyarakat masih rendah," tegas Ketua Partai DPW Partai NasDem Kalimantan Selatan H Mansyur, baru-baru tadi. 

Ia berharap, pemerintah pusat menimbang kembali kebijakan menaikkan tarif PPN apalagi menjadikan sembako jadi objek pajak yang baru. Pengusaha yang terkenal pemurah ini meminta, bahan pokok atau sembako tetap menjadi kelompok barang yang dikecualikan sebagai objek pajak.

 

Apalagi sudah sangat jelas, menurut Peraturan Menteri Keuangan No 99/2020 menyebutkan, setidaknya ada 14 kelompok barang yang tidak dikenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Diantaranya, beras dan gabah, jagung, sagu, garam konsumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

“Kendati belum diterapkan dan skema ketentuan masih dibahas, mohon kebijakan tarif PPN ditimbang lebih cermat. Kami jelas sangat menolak, masyarakat banyak yang mengeluh tentang rencana kenaikan PPN,” kata H Mansyur, di Banjarbaru, Senin (14/6/2021) siang.

Pria yang putranya adalah Bupati Banjar H Saidi Mansyur menegaskan lagi, rencana pemerintah pusat menjadikan produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan dikenai tarif PPN sangat memukul perasaan warga. 

Ia meminta pemerintah menunda atau membatalkan revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).  “NasDem Kalsel mendesak membatalkan revisi perluasan KUP dalam waktu dekat. Tolong kaji ulang, dalam kondisi perekonomian tanpa ada pandemi pun harus teliti dan hati-hati mengenakan pajak untuk sembako. Apalagi, saat ini masih pandemi dan berpotensi menambah penduduk miskin,” imbuhnya. (NasDem)