BANJAR - Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan SDM (BKDPSDM) sejak mencuat isu dualisme antara tugas belajar (tubel) dan rangkap jabatan, beberapa pekan lalu, diminta Inspektorat Banjar melakukan evaluasi/analisa. Namun, sejauh ini belum ada hasil analisa tersebut disampaikan ke Inspektorat.
"Beberapa waktu lalu kami memang ada meminta BKDPSM melakukan analisa terkait isu yang berkembang mengenai dualisme antara tubel dan menjabat jabatan. Mengapa kami meminta analisa dari BKDPSDM karena mereka yang lebih berwenang dan mengetahui teknisnya," ujar Hasbi Rivani, Sekretaris Inspektorat Banjar, Kamis (29/4/2021).
Hanya saja, sampai kemarin pun menurut Hasbi, pihaknya belum sama sekali menerima hasil analisa dari BKDPSDM tersebut. Jika memakai bahasa Inspektur Kencana Wati, evaluasi dari BKDPSDM sendiri.
"Nanti, bila ada analisa dari BKDPSDM yang ditujukan ke bupati atau kepada kami, apakah ada saran untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Jika ada saran, bisa dari BKDPSDM atau bisa atas rekomendasi bupati, baru lah kami selaku aparat pengawas intern pemerintah (APIP) membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan," jelas Hasbi yang cukup lama sebelumnya berkiprah di Dinkes Banjar.
Ketika jurnalis media ini ke BKDPSDM Jl Menteri Empat, Martapura, staf di sana menyebutkan bahwa pejabat penting seperti kepala dan sekretaris BKDPSDM Banjar sedang tidak ada di kantor. "Kebetulan hari ini kedua pejabat masih tugas luar. Pian besok aja lagi ke sini," kata staf perempuan tersebut.
Diasumsikan, ada puluhan pejabat yang mendapat tubel, namun diduga juga masih melekat jabatannya. Selain itu, ada juga yang tubel diduga sudah melewati batas umurnya, serta ada yang tubel namun tak pernah selesai kuliahnya.
Postingan
Komentar