MARTAPURA - Aliansyah, Koordinator LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparat Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) mengharap agar Inspektorat Banjar mau terjun ke lapangan terkait isu suap di Dishub Banjar.
Menurut Ali kepada pers, akhir pekan ini, sekecil apapun isu jika berkaitan dengan dugaan penyimpangan, semestinya menjadi perhatian serius dari aparat Inspektorat Banjar. "Pemerintahan yang bersih mesti menjadi tujuan penting. Kami dari LSM berharap banyak pada inspektorat setempat bisa menelisik dugaan suap di Dishub Banjar, sebagaimana isu yang beredar sekarang," ujar Ali.
Mengenai apakah isu itu benar atau tidak setidaknya ada nanti klarifikasi dari pejabat terkait Dishub Banjar kepada lembaga berkompeten dalam hal ini Inspektorat Banjar. Isu sampai ke telinga pers, melalui surat kaleng bahwa diduga ada permainan dalam pemberhentian sejumlah honorer maupun penerimaan honorer.
Sumber misterius namun kuat diduga berasal dari honorer yang diberhentikan mengatakan bahwa diduga ada permainan uang dalam penerimaan tenaga honor baru di lingkup Dishub Banjar. Kadishub Banjar Aspihani melalui pesan singkat berkilah bahwa sepengetahuannya tidak ada hal tersebut. "Sepengetahuan ulun tidak ada, tks," ujar Aspihani singkat, Senin (1/3/2021).
Adapun surat elektronik yang sampai ke pers diantaranya berbunyi, "Assalamualikum bang maaf mengganggu pian. Kami handak menyampaikan uneg2 nah. Kami mewakili eks honorer Dishub Banjar yang diampihi awal tahun tadi.Kami diampihi tanpa ada alasan yang jelas kadada surat peringatan 1 lembar pun padahal sudah honor sejak tahun 2011. Awal tahun kami dirumahkan dan diganti honorer hanyar. Padahal hanya gajih itu kami harapkan gasan anak bini. Setelah lawas kami selidiki ternyata kepala dinas, pak sekretaris dan kabid menerima honorer baru dengan suap antara 25 s/d 30 juta. Pantas aja kami diampihi karena ada yang wani bayar banyak. Silakan pian tanyakan ke kepala dinas apa dasar kami diampihi. Kadada yang bermasalah. Karena kami bayar lagi bila handak lanjut honorer. Kami sakit hati dizalimi."
Kencana Wati, Kepala Inspektorat Banjar, Sabtu (6/3/2021) dikonfirmasi via WA terkait soal tersebut mengatakan akan menindaklanjuti dugaan tersebut. "Tksh atas info ini. Maaf ulun baru tahu berita ini. Kami akan segera menindaklanjuti informasi tsb dan insya Allah senin besok tim kami akan melakukan klarifikasi ke pihak dishub, dan kalo didapatkan fakta yg signifikan akan kami tindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif terhadap oknum terkait laporan dugaan adanya pungutan dalam penerimaan tenaga honorer dimaksud. Pemkab Banjar sangat tidak mentolerir segala bentuk gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, apalagi dalam proses rekrutmen PTT sangat rentan adanya benturan kepentingan dalam prosesnya. Kami berharap proses pemberhentian ataupun rekrutmen PTT pada perangkat daerah dilakukan secara transparan agar mendapatkan PTT yang berkualitas dan berintegritas. Terima kasih," ujar Kencana ketika dikonfirmasi.
Postingan
Komentar