BANJARMASIN - Pidsus Kejati Kalsel ternyata sudah menyidik kasus dugaan korupsi di PD Baramarta, perusahaan plat merah milik Pemkab Banjar.
Akhir pekan ini, Kejati Kalsel langsung melalui Kajati Kalsel Rudi Prabowo Aji membenarkan bahwa pihaknya tengah menyidik dugaan korupsi di sejumlah perusahaan daerah diantaranya PD Baramarta.
"Saat ini bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati Kalsel, tengah bekerja memperdalam data dan saksi-saksi dari masing-masing perusahaan guna menentukan kerugian negara. Ini penyidikan kasus baru yang ditangani bidang pidsus ya,” ujar Kepala Kejati Kalsel, Rudi Prabowo Aji, dari laman resmi kejaksaan.go.id.
Dia menjelaskan, penyidikan terhadap PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB) Banjarmasin, dikarenakan ada dugaan penyimpangan dana pada pelaksanaan proyek graving dock pada perusahaan BUMN itu.
Berbeda dengan DKB yang akan lebih lama karena akan menghitung kerugian negara maka di PD Baramarta dugaan penyimpangan sudah diketahui sekitar 9 miliar rupiah.
Uniknya, nilai Rp9 miliar ini mirip dengan angka utang Baramarta ke Bapenda Banjar selama dipimpin Teguh Imanullah yang pensiun sebagai Dirut September 2020 lalu.
Kini Baramarta dipimpin Rachman Agus yang baru saja dilantik Bupati Banjar H Khalilurrahman. Sebelumnya Agus adalah satu Dewan Pengawas Baramarta.
“Kalau untuk PD Baramarta ini bisa lebih cepat, kerugian negara sudah diketahui. Untuk itu pidsus terus kebut agar semua bisa tuntas,” tegas mantan Kajati Banten ini.
Didamping Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Dwianto, Kajati menambahkan, selain dua kasus diatas, Pidsus Kejati Kalsel kini juga tengah menyidik kasus dugaan korupsi di salah satu RSUD di Kalsel.
Diduga selama Teguh Imanullah memimpin Baramarta setoran ke kas daerah tersendat. Bahkan tak hanya itu, kasus pajak juga melilit ratusan miliar. Suara-suara di luar menyebut bahwa kemungkinan tak hanya Teguh yang terlibat dalam carut-marut keuangan Baramarta. Sebab bisa jadi sejumlah oknum pejabat eksekutif hingga politisi terlibat di dalamnya.
Postingan
Komentar