MARTAPURA - Sampai kapanpun akan sulit diperoleh belanja modal pembangunan (langsung) yang ideal jika para pejabat masih rakus soal tunjangan-tunjangan, seperti tunjangan perumahan maupun tunjangan transport. Isu beredar bahwa mulai 2021, tunjangan perumahan dan tunjangan transport DPRD Banjar akan naik signifikan.
Ada info tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD sekitar 19-21 juta/bulan, dan anggota dewan 15-17 juta/bulan. Info lain, sedangkan tunjangan transport pimpinan dewan sekitar 17 juta/bulan, anggota 10-12 juta/bulan. Jika isu ini benar, maka seolah DPRD Banjar termasuk pejabat eksekutif yang merancangnya tidak sensitif tentang bagaimana sekarang masyarakat Kabupaten Banjar dihadapkan pada soal sulit ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Inilah salah satu penyebab belanja langsung sulit merangkak naik mendekati 50 persen, jika belanja aparatur masih besar sehingga menggemukkan belanja tak langsung. Dahulu, tunjangan perumahan bagi anggota dewan berkisar Rp8 juta/bulan, dan tunjangan perumahaan bagi pimpinan dewan di atas itu. Besarnya tawaran tunjangan bagi dewan disinyalir menjadi penyebab melempemnya dewan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Banjar M Rofiqi, Kamis (3/12/2020), mengakui bahwa sejak lama memang ada upaya menaikkan tunjangan perumahan dan tunjangan transport tersebut. Namun ia membantah kalau hal itu membuat mereka menjadi lembek memperjuangkan aspirasi masyarakat. "Itu sudah lawas bang adi rencana naik, karena anggaran kami kita fokuskan untuk turun ke lapangan dan serap aspirasi tahun depan. Karena perjadin secara aturan sudah tamat. Pemerintah pusat pintar mengeluarkan Perpres 33. Ulun rasa ini saatnya tahun depan DPRD seluruh Indonesia membuktikan kinerjanya," ujarnya.
Ia mengakui bahwa eforia anggota dewan yang suka kunker keluar daerah hingga bisa 6-7 kali/bulan agak terhambat dengan adanya Perpres 33 bahwa uang saku hanya 380 ribu/hari, jauh turun dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang berkisar Rp2 juta/hari. Sepertinya, gagal mengharap banyak duit dari kunker/perjadin, maka solusinya tunjangan perumahan dan tunjangan transport diperbesar.
Ketika diminta angka pasti besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transport yang dinaikkan itu, Rofiqi mengakui belum dapat juga, karena masih berupa draf Perbup Banjar. "Belum ada perbupnya, secara pasti ada angkanya. Yang ada sudah perbup satuan harganya," jelasnya.
"Jadi yang berpihak kepada rakyat itu apakah legislatif, ataukah eksekutif," tanya warga yang minta identitasnya dirahasiakan.
Postingan
Komentar