Rofiqi dan DPRD Luluh, Setujui APBD 2021



MARTAPURA - Akhirnya, ancaman M Rofiqi untuk tidak menandatangani persetujuan RAPBD APBD Banjar 2021 bila eksekutif tidak memperhatikan rekomendasi Banggar tidak menjadi kenyataan. Pasalnya, semua fraksi bahkan Fraksi Gerindra di mana Rofiqi bernaung juga menyetujui untuk APBD 2021 disahkan ke dalam perda.

Pada rapat paripurna di Gedung DPRD Banjar, Martapura, Senin (30/11/2020), dua wakil ketua, yakni Akhmad Rizanie dan Zacky Hafizie menandatangani lembar persetujuan. Sementara Rofiqi terlihat di luar ruangan. "Tadi kan sudah didengar bahwa semua fraksi setuju dengan berbagai catatan. Nanti juga akan saya tandatangani," ujar Rofiqi disinggung sikapnya.

Menurutnya, sejumlah rekomendasi Banggar dalam rapat pembahasan akhir pekan tadi, diakomodir oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) seperti rasionalisasi SKPD, belanja yang tidak penting, serta rasionalisasi perjalanan dinas, sehingga anggaran untuk belanja modal pembangunan (langsung) bisa lebih besar. "Memang masih belum mencapai 40 persen untuk belanja langsung itu, tapi setidaknya rekomendasi kita sudah didengarkan dan diakomodir, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) dewan," 
jelasnya.

Pada pendapat akhir, Fraksi Amanat Sejahtera Rakyat melalui juru bicaranya Soraya menyatakan bahwa fraksi yang menghimpun PAN dan PKS setuju dengan catatan harus ada efisiensi belanja tak langsung. Kemudian Fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonsia melalui Yunita mengharapkan agar eksekutif sungguh-sungguh mengelola anggaran sehingga efektif dan efisien juga tepat sasaran. Sistem pengadaan juga dibikin standarisasinya sambil tentu menjaga kualitas dan tepat waktu. Begitu juga soal belanja modal yang diserahkan kepada masyarakat agar selektif, perlu juga dibentuk tim penyelamatan aset. 

Fraksi pimpinan Heru Pribadi ini juga mrekomendasikan kepala daerah untuk segera mengerucutkan SKPD yang terlalu banyak. Sementara Fraksi Gerindra melalui Syahrin menyampaikan persetujuan fraksinya dengan catatan APBD mesti berkualitas dan berpihak kepada masyarakat yakni merealisasikan setidaknya 60 persen untuk belanja tak langsung dan 40 persen belanja langsung dan tak langsung. Ia juga meminta segera audit PD Baramarta, bahkan mendesak pembubaran PD Pasar (Bauntung Batuah) dan dikembalikan ke pemda, menghemat dan mengevaluasi acara-acara seremonial. 

Air mancur dikelola betul-betul agar jangan jadi WC umum. Sebelumnya, dalam catatan Banggar, APBD 2021 hendaknya disusun agar berpihak ke masyarakat. Pendapatan daerah dipatok Rp1.465.198.399.000 dan belanja Rp1.668.927.810.000, atau defisit Rp203.792.000.000. 
PAD yang menurun maka sebaiknya belanja dikoreksi untuk hal yang lebih penting. Bidang kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial tetap diperhatikan.

Banggar juga menetapkan target agar PD Baramarta 2021 setor Rp2,4 miliar ditambah tunggakan Rp6,6 miliar, sehingga total Rp10 miliar. PT BIM Rp5 miliar, PDAM Intan Rp3 miliar, BPR Rp600 juta dan PD Pasar Rp2 miliar. Merekomendasikan bupati untuk restrukturisasi 34 SKPD menjadi 25 sampai 28
SKPD, belanja honorer Rp165 miliar perlu dikaji ulang, rasionalisasi biaya perjalanan dinas ditetapkan pagu tertinggi tidak lebih 500 juta, pemeliharaan kendaraan agar dibuat standar atau dihapus dan diganti tunjangan transportasi, DLH perlu adakan truk 3 unit, tanah TPS dan sarana lain, namun kajian bumi, air, udara Rp1 miliar agar ditinjau atau digeser, survei Disperkim untuk perumahan Rp500 agar dipangkas 70 persen, Biaya pemeliharaan wisata Rp700 juta agar dihapus karena lokasi tidak jelas, pengadaan penyidik Pol PP 10 orang agar direalisasikan, Pokir hasil reses agar dimasukkan, insentif tenaga kesehatan dirincikan lagi.

Selain itu, perjalanan dinas puskesmas ditinjau ulang, biaya makan pada lomba di Disdik dikaji ulang, lahan parkir RSUD ditinjau ulang sehingga menguntungkan daerah dan juga pasien, serta kenyamanan keluarga pasien. Acara pameran juga ditinjau ulang sehingga diarahkan ke program yang tertunda seperti pilkades serentak.

Komentar