MARTAPURA - Seyogyanya Rabu (25/11/2020) rapat paripurna di Gedung DPRD Banjar Jl A Yani Km 40 akan dilaksanakan pengesahan RAPBD 2021 Banjar. Namun batal dan terpaksa ditunda.
Pasalnya, Ketua DPRD Banjar M Rofiqi bersikeras tak akan menandatangani berkas persetujuan selama berbagai rekomendasi dewan tak diindahkan eksekutif. Anggaran 2021 ia anggap kurang berpihak kepada rakyat karena lebih banyak belanja pejabat dan pegawai saja.
Alhasil ini pertama kali terjadi dalam sejarah Pemkab Banjar. Rofiqi dianggap sementara pihak sebagai pembela kepentingan rakyat yang layak didukung oleh politisi lainnya di dewan.
Sejumlah anggota seperti Gusti Abdurrahman atau Antung Aman, Yunani dari Golkar, kemudian Saidan Pahmi (Demokrat) adalah diantara politisi yang kritis pada rapat yang dihadiri Sekda Banjar HM Hilman tersebut.
Sidang yang dipimpin Akhmad Rizanie satu wakil ketua DPRD Banjar ini dimulai pukul 11.00 dan mulai memanas sehingga diskors selama satu jam lebih sejak pukul 12.30.
Dilanjutkan pukul 14.30 pun masih terjadi hujan interupsi. "Meski yang lain tandatangan saya tidak karena kepentingan rakyat serta kehormatan saya dipertaruhkan," tegas Rofiqi yang menolak menerima pejabat melobi dirinya.
Saidan menyatakan juga bahwa aspirasi masyarakat yang didapat kala reses mesti juga diperhatikan oleh Banggar maupun TAPD.
"Kawan-kawan harus kompak kalau tidak maka ini hanya untuk kepentingan sesaat. Mari kita perjuangkan kepentingan masyarakat," tandas Antung Aman.
Antung juga berharap agar APBD bisa menggambarkan keadilan bagi masyarakat sebab terkesan belanja terbebani justru oleh belanja pejabat dan pegawai.
"Dari hasil rapat kemarin justru tidak diindahkan di mana sektor PAD malah berkurang yang semestinya PD PBB (Pasar) ditarget Rp2 miliar malah dikurangi sepihak oleh TAPD sebesar Rp450 juta. "Ini kan tidak menghargai kesepakatan rapat. Buat apa kami capek-capek hingga dinihari kalau tidak dihargai," ujar Yunani keras.
Rizanie pun yang memimpin rapat mengambil jalan tengah bahwa paripurna RAPBD 2021 harus ditunda sampai minggu depan. "Maka agenda paripurna ditunda sambil sebelumnya dilakukan rapat fraksi maupun Banggar," ujar politis Nasdem ini.
Sekda Banjar Hilman memaklumi hal tersebut. Menurutnya TAPD tidak bisa serta merta merubah anggaran karena soal teknjs, di mana aplikasi yang baru dari Kemendagri agak sulit disesuaikan dengan sistem lama.
"Misal dalam poin pengadaan kendaraan dinas setelah dirinci bukan membeli kendaraan dinas melainkan biaya rutin seperti servis, suku cadang dan bahan bakar," ucapnya.
Jika kala 30 November 2020 RAPBD juga deadlock maka risikonya 2021 selama 6 bulan awal tak akan ada penggajian pegawai, pejabat maupun dewan.
Rofiqi mencium gelagat bahwa APBD Banjar 2021 bakal tak sesuai rekomendasi Banggar.
Adapun rekomendasi tersebut berkaitan dengan upaya merasionalisasi belanja aparatur serta memperbesar anggaran pembangunan yang bersentuhan langsung bagi kepentingan rakyat.
Sejak era Guru Khalil 2016 hingga 2019 ini belanja pembangunan semakin mengerucut hingga tinggal 30 persen. Berbeda kala pemerintahan Sultan Khairul Saleh yang belanja pembangunan rata-rata 50 hingga 55 persen. 2021Total belanja sendiri diperkirakan Rp1,8 triliun dengan defisit berkisar 80 hingga 100 miliar.
Postingan
Komentar