Setelah Dewan Pengawas Baru Bakal Ada Evaluasi BUMD

MARTAPURA - Dalam waktu dekat ini bakal ada pelantikan dwan pengawas baru di PD Baramarta yang merupakan perwakilan Pemkab Banjar sebagai pemilik saham tunggal di PD Baramarta. Hal itu disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar, HM Rusdi kepada jurnalis, kemarin. 

"Kita sudah selesai mengadakan seleksi dewan pengawas dan sudah terpilih Ibu Mahmudah (sekarang Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Banjar). Tak lama lagi akan dilakukan pelantikan oleh Bupati Banjar (H Khalilurrahman). Setelah ada dewan pengawas baru akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja direksi PD Baramarta," jelas Rusdi yang dikenal sebagai pejabat yang bersih ini.

Menurutnya, tak hanya Baramarta, bahkan kelima badan usaha milik daerah lainnya, seperti PDAM Intan, PD Pasar Bauntung Batuah dan lain-lain juga akan memasuki evaluasi sejauh mana keberhasilan jajaran direksi dalam memajukan perusahaannya masing-masing yang selanjutnya berkontribusi untuk daerah. "Memang kalangan DPRD Banjar ada mengkritik soal pemasukan ke kas daerah dari beberapa perusahaan daerah masih kurang menggembirakan, dan ini jadi patokan bagi kita untuk segera melakukan evaluasi BUMD," akunya. 

Jabatan Dirut Baramarta yang dipegang Teguh Imanullah pada 19 September 2020 akan berakhir, namun apakah akan diganti atau diteruskan sangat bergantung dari kebijakan kepala daerah. "Kami hanya mengevaluasi kemudian memberikan saran dan masukan atau rekomendasi. Baramarta sendiri saat ini cuma ada jabatan dirut, sementara jabatan lainnya yang semestinya seperti direktur operasional dan direktur umum belum ada. Dua jabatan ini kemungkinan akan diadakan lagi melalui lelang. Lelang mesti ada dan itu akan kita umumkan insya Allah," tegasnya.

"Bila dalam evaluasi pimpinan perusahaan tidak memuaskan bisa saja diganti. Untuk PDAM sejauh ini memang dapat tidak menyetorkan penghasilan ke kas daerah bila persyaratan minimal pelayanan 80 persen belum tercapai. Namun kata dapat itu pun masih diperbolehkan menyetor ke kas daerah. Nanti kita lihat dari hasil evaluasi," cetusnya.

Disinggung terkait minimnya sumbangsih perusahaan daerah sementara di sisi lain, kehidupan sejumlah pejabatnya terkesan mewah, Rusdi mengaku akan meneliti kembali. "Menurut saya tidak masalah gaya hidup selama hal itu tidak merugikan perusahaan. Kita sebatas memberikan warning," bebernya. Makanya dalam memilih dewan pengawas, pihaknya berupaya memilih pejabat yang berintegritas tinggi sehingga tidak mudah tergoda bergaya hidup mewah apalagi tergoda untuk melakukan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah. 

Sebelumnya, Ketua DPRD Banjar M Rofiqi merekomendasikan agar BUMD dilakukan audit independen untuk mengetahui di mana kendala sehingga sumbangsih pendapatan daerah kurang memuaskan.