Dana Corona Terpakai Rp29,5 M, Pembangunan Mulai Bergerak

MARTAPURA - Dari Rp99 miliar dana penanganan wabah Corona yang dipersiapkan, sejauh ini sejak akhir Maret 2020 lalu sudah terpakai sekitar Rp29,5 miliar. baik untuk penanganan medis, penyaluran bantuan sosial serta stimulus pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Banjar melalui wawancara jarak jauh dari Command Center Barokah, Senin (6/7/2020).


Kadiskominfo SP Banjar Aidil Basith mengatakan bahwa Bupati Banjar H Khalilurrahman terus mendorong agar penanggulangan wabah Corona terus dilakukan secara optimal. "Sejauh ini, dana darurat terpakai Rp29,5 miliar dari rencana Rp99 miliar. Semoga saja wabah ini segera berlalu dan dana dana tidak akan terkuras banyak, sehingga daerah bisa melanjutkan program-program pembangunan," ungkapnya.

Bahkan pemerintah pusat mulai menggelontorkan dana untuk meneruskan program pembangunan sehingga membantu performa APBD Banjar 2020, seperti realisasi berbagai proyek strategis seperti perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, kelautan dan perikanan, termasuk pariwisata. "Dana dari pusat itu akan bisa dilanjutkan tergantung bagaimana kesiapan SKPD yang membidanginya," imbuh Basith.

Selain itu, ada pengaduan dari pengurus Mesjid Agung Al Karomah tentang belum adanya warga yang berani menyumbangkan sapi untuk ibadah kurban dengan alasan wabah Corona. "Bupati mengarahkan agar warga tidak ragu untuk beribadah kurban, tentunya panitia kurban harus membuat protokol yang ketat seperti menjaga jarak, memakai masker dan menjaga kebersihan. Syarat mutlak ialah agar tidak terjadi penumpukan warga kala mengambil daging kurban. Panpel diharapkan mau repot untuk mengantarkan daging kurban ke rumah para penerima daging kurban," bebernya.

Berkait dengan rencana pelaksanaan pilkades serentak bahwa pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada daerah untuk mengatur agar juga tetap aman mengikuti prosedur Covid-19. "Kita ketahui ada 140 desa yang akan melaksanakan, dan diminta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatur regulasi pilkades yang aman," katanya.