Pengalihan Anggaran ke Corona Berdampak Berkurangnya Proyek Pembangunan, Defisit Lebih 14 %

MARTAPURA - Berdasar hasil telekonferensi dari Command Canter Barokah Martapura, Jumat (12/6/2020), dengan pengalihan anggaran belanja langsung terutama belanja modal dan barang dan jasa, mengakibatkan sejumlah proyek pembangunan menjadi berkurang.
Menurut salah satu wakil ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banjar HM Hilman bahwa Pemkab Banjar memiliki dana cadangan hingga Rp99 miliar yang berasal dari hampir seluruh SKPD yang rata-rata mengalami pengurangan anggaran 50 persen.

"Tak bisa kita pungkiri, menanggulangi Covid-19 ini kita harus menggeser anggaran, sehingga proyek pembangunan pun sementara terpaksa kita tunda kecuali proyek yang penting dan mendesak (sesuai skala prioritas)," ujarnya.

Sementara Kabid Bina Marga Dinas PUPR Banjar M Solhan mengatakan, pada mulanya di bidangnya, ada anggaran Rp30 miliar dari DAK, serta Rp75 miliar dari APBD Banjar. "Namun, karena pergeseran anggaran dalam kaitan Covid-19, kita mengalami pengurangan hingga lebih 50 persen. DAK tidak jadi dikucurkan, kemudian APBD berkurang sehingga tertinggal sekitar Rp38 miliar. Sehingga pekerjaan fisik memang jauh berkurang dan terpaksa memakai skala prioritas," akunya.

Sebagai contoh, proyek penting adalah jembatan Desa Jingah Habang dekat Bincau Muara, sedang dikerjakan, karena penghubung penting ke arah Karang Intan dari Martapura dan sebaliknya. Kondisi jembatan sudah rusak parah sehingga harus segera diperbaiki.

Hilman kembali mengakui bahwa psotur anggaran belanja langsung ke depan memang harus diperbesar, karena saat ini hanya berkisar 30 persen dari total belanja. Belanja rutin, gaji dan operasional aparatur memang masih terlalu banyak, hingga 70 persen. SKPD berjumlah 48 dan kecamatan 20, sehingga memang menyedot belanja tak langsung.

"Sebagaimana Yogyakarta, mereka bisa berhemat, karena postur SKPD menyesuaikan dengan RPJMD sehingga efisiensi dan efektivitas birokrasi memang terasa. Di sana bahkan SKPD yang memang kurang penting malah dihapus, sehingga masih banyak ruang anggaran untuk belanja langsung (pembangunan)," bebernya.

Ditambahkan, ketika ruang belanja langsung sudah ideal hingga 50 persen, maka situasi dan kondisi yang tak terduga seperti bencana, suatu daerah tidak akan kesulitan lagi untuk pergeseran anggaran. "Semoga Covid-19 ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk menyusun anggaran sehingga lebih proporsional. Defisift kita tahun ini diperkirakan 14,74 persen, di mana sudah tidak idel karena minimal defisit harusnya 4 persen saja," katanya.