Komisi III DPRD Banjar Ingin Jabatan Kadis PUPR Banjar Segera Definitif

"Mau Sulhan Kah Atau Siapa yang Penting Jabatan itu Terisi."

MARTAPURA - Sering terhambatnya rapat dan pengambilan keputusan dalam rapat antara komisi III dengan Dinas PUPR Banjar menyusul
jarang hadirnya Plt Kadis PUPR Banjar HM Hilman disayangkan.

Jarang hadirnya Hilman mengingat ia juga merangkap Sekda Banjar dan kini juga sedang sibuk-sibuknya sebagai salah satu Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Banjar.

"Karena beliau sibuk maka banyak rapat diwakilkan kepada salah satu kabid-nya. Begitu tiba pada kebijakan strategis dan bersifat keputusan maka tak bisa serta merta. Ini akan mengganggu kinerja kita dalam rangka koordinasi pembangunan," ujad Ketua Komisi III DPRD Banjar, Irwan Bora.

"Sejauh ini sekian bulan jabatan Kadis PUPR Banjar  kosong sehingga kami menyurati ke pimpinan dewan untuk merekomendasikan agar mendesak Bupati Banjar guna segera meletakkan pejabat definitif atau diisi kekosongan jabatan tersebut. Mengingat selama ini terjadi ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam rapat koordinasi sering tertunda karena sering sibuk mengingat yang bersangkutan merangkap sebagai sekda juga gugus tugas," tambahnya.

Jabatan itu strategis mengingat banyak proyek pembangunan yang harus rapat koordinasi dengan dewan. Tidak mungkin dengan kesibukan yang tinggi dapat maksimal mengambil keputusan yang strategis.

Hermani, satu anggota dewan juga meminta bupati menggunakan wewenangnya agar posisi PUPR tidak terlalu lama lowong atau sekadar Plt. Menurutnya PU merupakan jantungnya pemda. "Tentang bagaimana cara mengisi kekosongan Kadis PUPR apakah lelang atau mutasi level eselon II itu sepenuhnyabhak bupati," timpal Abdul Razak, anggota Komisi III DPRD Banjar lainnya.

Irwan sangat berharap bupati mengambil labgkah cepat enam bulan sebelum pilkada serentak 9 Desember 2020. "Karena keputusan penting mesti diambil kadis. Bagaimana mewujudkan visi misi bupatu kalau rapat penting kepala dinas sering diwakilin kabid sementara tidak bisa mengambambil keputusan strategis. Mau Sulhan (salah satu kabid di PU) atau siapa kah nanti yang ditunjuk yang penting jabatan kadis sudah ada orangnya dan bisa fokus ke tugasnya," tegas Irwan Bora politisi Gerindra.

Fungsi dewan sebagai koordinasi dan pengawasan menjadi terkendala jika mitra kerja tidak siap. Saat ini menurutnya keberadaan kadis yang stand by diharap pembangunan di sisa TA 2020 bisa maksimal.

Sementara Kepala BKDPSDM Banjar Rakhmat Danny kepada Mata Banua mengakui bahwa terkait kekosongan Kadis PUPR, Pemkab Banjar sudah mengajukan izin melaksanakan seleksi terbuka ke Mendagri.

"Surat persetujuan dari Mendagri tertanggal 27 Mei 2020 sudah ada dan kami terima beberapa hari yang lalu. Selanjutnya akan dibentuk panitia seleksi," jelas Danny mantan Kadispora Banjar ini.