MARTAPURA - Kabupaten Banjar memang masih dalam status kedaruratan, sehingga bukan sedang new normal. Untuk menuju new normal sangat sulit karena syarat-syaratnya pun sulit dipenuhi daerah berjuluk Serambi Mekkah ini.
Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Banjar, dr Diauddin dari Command Center Barokah, Senin (8/6/2020) menerangkan, dari hasil swab, diketahui ada sekitar 15 tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas yang positif terpapar Covid-19, sehingga ada dua puskesmas yang mengusulkan ke Dinkes Banjar untuk tutup. 15 tenaga medis itu pun sudah diistirahatkan untuk menjalani perawatan mandiri (isolasi).
Saat ini, penambahan pasien positif masih bertambah, sehingga karantina kesehatan seperti di Guest House Sultan Sulaiman, Jl A Yani, dan Pusat Sanggar Belajar Bersama (PSBB) bakal dibuka, namun Dinkes Banjar kekurangan tenaga kesehatan. "Saat ini dibuka lowongan untuk tenaga keperawatan sebanyak 12 orang, namun yang baru mendaftar tujuh orang. Kebanyakan takut mendaftar karena dilarang orangtuanya. Kami sangat membutuhkan relawan kesehatan, terutama laki-laki," aku Diauddin.
Data sementara, 135 positif Corona, 7 meninggal, 11 sembuh dan 117 dalam perawatan. Ia mengakui ada pengetahuan baru dari WHO bahwa jika yang positif Corona sudah melewati 14 hari maka bisa dikatakan sudah sembuh, karena virusnya sudah mati. Sayangnya, alat PCR itu untuk mengatakan seseorang posisitf, tidak bisa membedakan antara virus yang masih aktif, atau yang sudah mati. "Ini juga menjadi kendala kita, sehingga orang positif Corona namun sehat, tentu akan merasa bosan di karantina.
Namun, belum ada kebijakan pemerintah pusat tentang bagaimana orang yang sudah melewati 14 hari masa karantina namun tidak mengalami gejala. Jika terlalu lama karantina, takutnya akan muncul gejolak-gejolak setelah bosan," imbuhnya.
Dari informasi, Dinkes Banjar juga kesulitan dana untuk mengikutsertakan pegawainya mendampingi anggota DPRD Banjar yang berencana kunker ke sejumlah daerah untuk studi banding penanganan Covid-19. "Untuk ASN kami bijaksanai memang tidak ada yang kunker, mengingat pendanaan hampir tersedot semua untuk penanganan Covid-19 ini," tambah Sekda Banajar HM Hilman.
Disinggung tentang rencana DPRD Banjar kunker, Hilman mengaku enggan menanggapinya, mengingat apa yang mereka sampaikan nanti belum tentu sesuai pendapat anggota DPRD Banjar. "Cuma kalau untuk ASN sudah ada ketentuan, ketika hendak berangkat harus tes swab, begitu juga ketika kembali harus tes swab. Sementara untuk itu perlu dana yang tidak sedikit, sehingga ASN sementara waktu ini dianjurkan untuk menunda kunker," jelasnya.
Tes swab sendiri tidak bisa sembarangan menggunakan dana daerah, karena harus tepat sasaran berkaitan dengan tracking yang dilakukan tenaga survei. Khawatirnya jika tidak tepat guna dan sasaran, akan memunculkan masalah baru, yakni terduga korupsi.
Postingan
Komentar