Masih Saja Bansos Diterima Bergelang Emas dan Bermobil, DTKS yang Amburadul

Rusniansyah Marlim

MARTAPURA - Aneka bantuan sosial yang disalurkan selama musim pandemi Corona di Kabupaten Banjar ternyata tidak memuaskan sebagian kalangan. Bahkan, masih ditemukan penerima bantuan kurang tepat sasaran, karena tergolong mampu.


"Bahkan, dari temuan di lapangan, ada saja penerima bantuan ibu-ibu yang penuh gelang emas. Dan bahkan di suatu desa di Martapura sempat terjadi adu mulut di balai desa, karena ada bantuan yang tertera nama seorang warga yang justru punya mobil," ujar warga kepada jurnalis.

Imran Hadimi, mantan anggota DPRD Banjar juga menyebut dan menyindir data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai 'keren' karena masih memuat data orang yang sudah meninggal lebih 10 tahun lalu. "Tampak keren, Pemkab Banjar terkait bantuan Covid-19, empat orang yang sudah almarhum 10 tahun lalu, masih terdaftar. Itu hanya satu desa, se-kabupaten berapa lagi. Yang jelas banget di Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-aluh ada kami temukan hal demikian," ujar Imran.

Ia lantas meminta anggota DPRD Banjar untuk menelusuri kepada sampai administrasi yang mestinya sudah fiks dan up date bisa sebegitu amburadulnya. "Apa yang mereka kerjakan selama ini. Berkat Corona, borok pekerjaan yang tak beres terangkat," ujarnya geram.

Seorang pengacara senior Rusniansyah Marlim juga menulis keprihatinannya. "Banyak yang dapat lebih satu jenis bansos, sementara yang lain yang lebih membutuhkan tidak pernah dapat. Ada yang suami isteri dapat keduanya hanya beda bansos. Ada yang kelurahan terdaftar di kelurahan lain. Perlu cek lapangan, petugas dan pengawas atau penanggung jawab pendataan harus diperiksa. Kita punya sample satu RT data 14 orang penerima DTKS, lima orang dapat atau terdata lebih satu bansos, tiga pasangan suami dan isteri dapat bansos yang beda, tiga orang tercatat bukan warga setempat. Bayangkan kalau data kabupaten, berapa bansos salah sasaran dan merugikan keuangan negara," bebernya.

Entah bagaimana ribetnya aneka program dan pembagian penggolongan program keluarga harapan (PKH) atau keluarga penerima manfaat (KPM) yang meraih bantuan pangan non tunai (BPNT), kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), atau juga bantuan langsung tunai (BLT) atau yang terbaru bantuan sosial tunai dana desa (BST-DD) yang sebagian diistilahkan sebagai jaring pengaman sosial (JPS) justru banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak yang satu keluarga menerima lebih satu dari aneka bantuan tadi dan itu fakta.

Ke depan, perlu penyederhaan klasifikasi, sehingga bantuan sosial tidak lagi berjenis-jenis yang justru membuat aparat semakin pusing. Data pun lebih transparan lagi dan harus bisa diakses oleh semua warga untuk pengawasan melekat. Di era canggih, sudah semestinya DTKS bisa dirilis di website dan semua ornag bisa membacanya. Penyederhanaan klasifikasi itu penting agar mempermudah kinerja aparatur RT atau kades atau lurah atau camat demi pemerataan.

Di Kabupaten Banjar yang berpenduduk setengah juta lebih berdasar data yang disampaikan Kadinsos Banjar H Ahmadi, untuk KPM atau penerima BPNT sebanyak 14.799 KK. Kemudian untuk PKH ada sebanyak 11.160 KK. Sedangkan KK yang terdampak akibat Corona di luar bantuan lainnya ialah sebanyak 50.000-an KK, khusus untuk warga enam kecamatan yang menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ialah sebanyak 30.100 KK.