Bantuan Sosial Susulan Dipastikan akan Ada

MARTAPURA - Masih adanya warga yang belum terdata, dan mengklaim berhak memperoleh bantuan sosial, ternyata dialami hampir semua kecamatan dari enam kecamatan yang difokuskan akan melaksanakan PSBB. Untuk Martapura Timur saja, ternyata masih 116 KK yang masuk dalam daftar susulan.


Camat Martapura Timur Ahmad Junaidi, Jumat (8/5/2020), mengakui bahwa pendistribusian jaring pengaman sosial ke 2.850 KK sudah selesai mereka lakukan dan berakhir, Kamis (7/5/2020) lalu. "Alhamdulillah sudah selesai berkat kerjasama semua pihak, baik dukungan dari Babinsa, Babinkamtibmas, polsek dan koramil. Semua kita distribusikan sesuai prosedur yang aman, yakni dari rumah ke rumah, karena menghindari kerumunan," ujar Junaidi.

Namun, di lapangan, berdasarkan pengaduan langsung warga, dan dicatat dengan seksama oleh tim, ternyata ada 116 KK yang meminta bantuan sosial berupa jaring pengaman sosial (JPS) ini. JPS sendiri dalam bentuk paket sembako. "KIta sudah laporkan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banjar (GTPP C-19).

Sementara Waket GTPP C-19 Banjar, HM Hilman mengakui bahwa proses pendistribusian JPS berupa paket sembako ke 30.100 KK di enam kecamatan, yakni Kecamatan Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Gambut, Sei Tabuk, Martapura dan Martapura Timur. "Makanya dalam penganggaran, kami berlakukan anggaran feleksibel karena sangat bergantung pada situasi dinamis penanganan Covid-19 ini. Kami memperkirakan, masih ribuan KK yang belum terakomodir, namun jangan khawatir karena sesuai instruksi Bupati Banjar (H Khalilurrahman) agar yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa dicover semuanya," tukasnya.

Sebagaimana diketahui, pada akhir Maret lalu, anggaran penanganan sempat terangkat 21 miliar, namun di pertengahan jalan, sempat diasumsikan 34 miliar, dan belakangan dari stetmen terbaru Hilman bahwa gugus tugas diperkirakan membutuhkan dana 103,4 miliar sebagai dana tak tersangka.

Sementara Dandim 1006 Martapura Letkol Ssiswo Budiarto mengatakan, dalam pengamanan perbatasan maupun pengawalan penyaluran JPS, karena lintas instansi nanti, diharapkan tak ada yang merasa dianaktirikan, sebab semua unsur, baik TNI, Polri, Dishub, dan Sat Pol PP dilibatkan. "Makanya saya minta semua kesatuan untuk memajukan berapa personil yang akan dilibatkan, nanti akan kita ajukan ke BPBD Banjar sebagai leading sector, sehingga semua personil yang terverifikasi mesti diakomodir baik honor maupun konsumsi maupun akomodasinya," ujar Siswo.