Semua yang Berhak Diharap dapat Bantuan Sosial

MARTAPURA - Dalam rangka mendukung program pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di enam kecamatan, mau tidak mau, penyaluran bantuan sosial atau jaring pengaman sosial kepada warga yang memang berhak menerimanya, harus tepat sasaran tak boleh melenceng. Bahkan, diwanti-wanti agar kepala desa tidak mencampuraduk dengan kepentingan politik, mengingat desa-desa menjelang pilkades serentak.


Waket Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banjar, HM Hilman mengatakan bahwa PSBB sebuah keniscayaan agar Banjarmasin yang sudah terlebih dahulu PSBB bisa sukses pelaksanaannya guna menekan angka Corona. "Enam kecamatan memang berbatasan dengan Banjarmasin, juga Banjarbaru, seperti Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Tatah Makmur, Sei Tabuk, Martapura dan Martapura Timur," jelasnya.

Ada banyak desa yang harus dilengkapi data penduduk miskinnya, dan itu diharapkan sudah dikoordinasikan oleh para camat. "Verifikasi data bansos yang tidak termasuk PKH atau KPM, dan masyarakat yang terdampak maka kecamatan bekerja sama dengan pembakal, juga babinsa, babinkamtimbas semoga benar-benar valid. Jaring pengaman sosial akan dibagikan dengan mekanisme harapannya, kita sampikan door to door menghindari kerumunan massa, atau dibagikan di gerbang desa," jelasnya.

Bantuan per KK berupa beras 10 kg, telor 1 kg, paket sembako seperti gula, tepung teh, minyak goreng susu dari Disperindag. Dibagikan juga ikan segar, daging, sayur segar. Beras oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan memnbeli hasil panen dari gapoktan-gapoktan. Kemudian telor, daging, ayam, dan sapi diadakan Disbunak. Ikan segar dari Dinas Perikanan. Sedangkan pemaketan dilakukan oleh petugas Dinsos.

Baru-baru saja dilakukan ujicoba penyaluran bansos 2.077 paket sebelum Ramadan di Kecamatan Martapura dan Martapura Timur. "Senin diharap kecamatan sudah membawa data yang akan kita bantu," tutur Hilman.

"Harapannya bila ada warga yang tidak terdata, namun berhak supaya bisa melapor ke gugus tugas, melaui media center, atau ke camat masing-masing. Kekurangan akan kita tambahkan, sebab dampak dari Covid-19 memang banyak mendadak miskin, sebab pekerjaan terhenti," cetusnya.

Sementara dr Diauddin Kadinkes Banjar menghimbau agar pengumpulan massa tetap dibatasi. "Kami minta kecamatan memverifikasi data, tidak diperkenankan mengumpulkan massa. Supaya tidak menumpuk karena wabah rawan menular.