Corona Bisa Sebabkan Pendapatan Daerah Terkoreksi Hingga 30 Persen

MARTAPURA - Suka tidak suka, dampak dari pandemi Covid-19 atau wabah virus Corona membuat pendapatan dalam APBD Banjar diperkirakan menjadi terkoreksi hingga 30 persen.


Jika semula pendapatan dalam APBD 2020 dipatok berkisar Rp1,9 triliun lebih, maka kemungkinan pendapatan hanya berkisar Rp1,6 triliun saja lagi. Penurunan pendapatan daerah diestimasi berkisar 281--300 miliar rupiah.

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banjar Farid Soufian kepada jurnalis, baru-baru ini. "Pandemo Corona luar biasa membuat perlemahan ekonomi rakyat maupun sektor usaha komersial lainnya, seperti pertambangan, perkebunan, perhotelan, hingga sektor ekonomi mikro. Memang harus ada koreksi dalam waktu dekat ini mengenai pendapatan dalam APBD kita," ujar Farid yang mantan Kadis Kominfo Banjar ini di ruang kerjanya.

Farid mengatakan, untung saja ada sejumlah poin pendapatan yang sudah terealisasi 30 persen hingga triwulan pertama, sehingga pada triwulan kedua (April--Juni) kondisi keuangan Pemkab Banjar masih bisa bertahan. "Hanya saja, semua SKPD diinstruksikan oleh Mendagri untuk melakukan penghematan. Jika tahun 2019 lalu, penghematan hingga 25 persen, maka di tahun ini, SKPD-SKPD berhemat hingga 50 persen," akunya.

Diharap pada triwulan keempat, Juli--September terjadi pemulihan ekonomi. Hanya saja ini menurutnya tidak mudah. Pada trwulan keempat, Oktober--Desember 2020 perekonomian bisa mulai bergerak lagi, di mana kalkulasi pertumbuhan ekonomi ini akan sulit mencapai target 4 persen. Ekonomi dunia saja, mengalami pertumbuhan ekonomi minus persen. Jika masih positif maka itu sudah sangat bagus. "Target pertumbuhan ekonomi dan juga target pendapatn daerah dalam waktu dekat oleh eksekutif bersama DPRD Banjar akan direvisi, karena keadaan ekonomi masyarakat dan sektor usaha tidak memungkinkan karena dampak wabah Corona ini. Sektor perhotelan saja meminta
keringanan agar tiga bulan ini tidak dikenakan tarif," bebernya.

Akhirnya ia memandang, penghematan anggaran adalah langkah realistis saat ini. Begitu juga masyarakat diharap untuk melakukan penghematan, untuk menghindari gejolak ekonomi dan sosial. "Semua baik di pemerintahan maupun masyarakat harus berhemat agar ekonomi bisa bertahan setidaknya," cetusnya.