MARTAPURA - Kabupaten Banjar sudah diklaim oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banjar sebagai zona merah Covid-19, apalagi terdata ada sekitar 48 orang yang berisiko tinggi karena pernah kontak dekat dengan tiga pasien Corona. Hal itu diakui oleh Ketua Gugus Tugas Kabupaten Banjar HM Hilman didampingi sekretarisnya dr Diauddin dalam jumpa pers jarak jauh dari Command Center Barokah, Martapura, Kamis (2/4/2020).
"Kepada 48 orang yang sebagian tentunya keluarga dekat pasien akan menjadi perhatian khusus kita, yakni mesti melakukan karantina mandiri juga, meski mereka belum bergejala. Tentu tracking sedang kita lakukan, tentang riwayat perjalanannya. Bahkan, pasien Corona ada yang sudah sempat mengadakan arisan, juga ada pasien yang menjadi pembicara dalam sebuah pertemuan. Kita sudah berkoordinasi dengan daerah lain untuk mentracking (mendata)," ujar Hilman.
Ditambahkan Diauddin, sehubungan dengan sudah diberlakukannya pembatasan arus masuk dan keluar, maka baik orang dalam pemantauan (OPD) yang sekarang berjumlah 128 orang, maupun orang tanpa gejala (OTG) semua diharuskan untuk karantina mandiri selama 14 hari yang dibantu pemantauannya oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan juga aparat Babinsa, juga Babinkamtibmas Polri terdekat.
Mengingat Corona sudah muncul dan menghadapi penyebarannya, maka para camat, pembakal hingga RT mesti bergerak melakukan pemantauan terhadap warganya masing-masing, yakni aktif mendata arus keluar masuk warga, terutama warga yang sudah termasuk ODP maupun OTG, untuk mengurangi aktivitas sosial.
Gugus Tugas juga sudah mempersiapkan karantina kesehatan lokal di tiga tempat, yakni Guest House Sultan Sulaiman, Wisma Yulia dan Balai Pelatihan Kemenag yang semua mampu menampung 82 orang untuk menjalani karantina.
Menghadapi kemungkinan terburuk, cadangan pangan pemerintah daerah akan diperbesar untuk menghadapi kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin dan rentan menjadi miskin. "Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat untuk beras 5,4 ton, kalau dibagikan, selama 14 hari disampaikan hanya cukup 4.512 orang saja, sementara data penduduk kita ada 560 ribu jiwa. Maka kita semua bagi yang mampu perlu berkorban," ujar Hilman.
Dikatakan, pemerintah pusat menjanjikan jaring pengaman sosial (JPS) 110 triliun akan disampaikan ke masyarakat. "Kita, sudah berkoordinasi dengan Kementrian Sosial bahwa Banjar memerlukan bantuan untuk 40.000 KK atau 140 ribu jiwa, yakni orang miskin, sangat miskin, dan hampir miskin. Dikalkulasi sekitar Rp420 ribu/bulan. Sebab dari data 3,7 persen penduduk miskin dari total penduduk. APBD kita siap juga, dan pemerintah pusat masih memberikan dukungan tambahan insentif perumahan yakni penundaan tagihan setahun, pembebasan biaya listrik bagi 42 juta pelangggan 450 AA, dan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan 900 VA. Juga kartu pekerja dinaikkan dua kali lipat bagi 5,6 pekerja mikro dan kecil, pekerja informal," katanya.
Selain itu, kartu sembako dinaikkan bantuan pangan non tunainya bagi 15 ribu keluarga penerima manfaat, dari 150 ribu rupiah jadi 200 ribu rupiah per KK. Pemkab juga ada langkah yang akan disiapkan, meningkatkan cadangan pangan pemerintah, melalui APBD belanja tidak terduga. "Bansos bisa kita tambahkan. Untuk para pejabat tunjangan penambahan penghasilan sudah kita galang untuk dikutip Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tiap SKPD untuk kemudian disalurkan ke Baznas Kabupaten Banjar. Untuk lain-lain tentu para pejabat sudah mafhum di kondisi sekarang untuk menyalurkannya secara mandiri dan hanya tidak terekspos saja untuk menjaga keihlasan dan pahalanya," tukas Himan
lagi sambil tersenyum.
Pemkab Banjar juga sedang memikirkan dan merundingkan tentang kemungkinan memberi subsidi bagi pelanggan PDAM Intan yang terdampak ekonominya akibat wabah Corona. "Ini tentu dibicarakan dulu dengan PDAM Intan dan pemilik saham lainnya," janjinya.
Postingan
Komentar