MARTAPURA - Pemkab Banjar serius mengembangkan lahan rawa untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Melalui program nasional Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Banjar bertekad dalam tahun 2020 ini menanam padi di lahan rawa seluas 70.000 hektar.
Selasa (17/3/2020), Kadis TPH Banjar M Fachry kepada pers menjelaskan bahwa program Serasi di tahun ini mengalami peningkatan. "Ada 12 kecamatan yang terlibat dalam program ini diantaranya, Kecamatan Beruntung Baru, Cintapuri, Tatah Makmur, Karang Intan, Mataraman dan lain-lain," jelasnya.
Untuk sampai Maret ini saja, sudah 20.000 hektar yang tertanam, dan ditargetkan beberapa bulan lagi akan ditanam lagi seluas 50.000 hektar sehingga target bisa tercapai 70.000 hektar.
Ditambahkan, dalam 2019 memang ada target Serasi seluas 17.000 hektar. Namun, yang semp[at tertanam sebanyak 14.000 hektar. "Dari 14.000 hektar yang berhasil ditanam, memang kita akui ada kegagalan akibat banjir dan sebagian fuso yang sebanyak 2.000 hektar. Sebelumnya, sudah 4 ribu hektar yang diasuransikan oleh petani dibantu pemerintah. Artinya asuransi per hektar Rp36.000 ditanggung petani dan sisanya Rp154.000 dibantu pemerintah," bebernya.
Berdasarkan data, sudah 650 hektar terverifikasi gagal karena sebelum tanaman padi berusia sebulan diserang banjir. "Jika tanaman sebelum berusia sebulan diserang hama atau kebanjiran, maka ini memenuhi syarat untuk diganti oleh perusahaan asuransi (PT Jasindo). Per hektar akan diganti Rp6 juta, yang sudah terverifikasi 650 hektar. Ini dalam proses, nanti petani akan menerima langsung pembayarannya," imbuhnya.
Program Serasi dimaksudkan untuk mendukung Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045, selain itu Kabupaten Banjar memang memiliki banyak lahan tidur atau rawa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk tanaman padi.
Sementara, Heru Pribadi, anggota DPRD Banjar mengatakan bahwa program Serasi akan merka pantau sejauh mana tingkat keberhasilannya. Ia mengakui belum terjun ke lapangan melihat langsung jalannya program tersebut, dengan alasan kesibukan. "Laporan dan informasi sangat kami butuhkan. Namun, kondisi rawan kita memang rawan terserang banjir, karena sistem manajemen pengairan kita belum optimal. Maka dari itu, kami akan terus mendesak pemerintah pusat merealisasikan Bendungan Riam Kiwa, serta membantu daerah kita untuk memperbaiki sistem pengairan, sehingga air bisa diatur sedemikian rupa untuk membantu petani dapat bertanam dengan baik," cetusnya.
Postingan
Komentar