Baru-baru tadi, Kadispenda Banjar Syahrialuddin menyampaikan bahwa target PAD 2019 berhasil terlampaui dari target Rp187,5 miliar tercapai Rp217,8 miliar atau terealisasi 116,5 persen.
"Ini berkat kerja keras kawan-kawan di Dispenda dan dukungan SKPD terkait. Kerja keras ini hendaknya diimbangi dengan prinsip efisiensi penggunaan anggaran. Jangan sampai anggaran dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang kurang perlu apalagi jauh dari kepentingan masyarakat," harapnya.
Pajak daerah yang ditarget Rp66 miliar tercapai Rp79,6 miliar (120,6 persen). "Pajak hotel itu kita ditarget Rp3,3 miliar dan realisasi Rp4,2 miliar (127 persen). Keuntungannya di sejumlah hotel berkaitan dengan pemasukan restoran berkat ada even-even skala nasional pajak restoran yang ditarget Rp6 miliar tercapai Rp7,7 miliar (128 persen)," ungkap Syahrialuddin.
Selain itu, instruksi Bupati H Khalilurrahman agar SKPD wajib melaksanakan kegiatan di hotel dalam wilayah Kabupateb Banjar signifikan meningkatkan pendapatan pajak hotel dan restoran.
Kemudian pajak reklame dari target Rp900 juta tercapai Rp2 miliar (210 persen). Hal ini karena reklame rutin dilakukan operasi sisir bersama Satpol PP, BP2T dan Dinas PUPR. "Reklame sebenarnya juga masih potensi dan bisa ditingkatkan lagi," akunya.
Selain itu, retribusi daerah yang ditargetkan Rp7,3 miliar dapat dicapai Rp6,4 (atau 86 persen). Ini belum 100 persen karena faktanya masih dipungut beberapa SKPD.
Bagi hasil laba perusahaan yang ditarget Rp6,3 miliar tercapai Rp2,4 miliar atau cuma terealisasi 38 persen.
Perusahaan Baramarta baru setor Rp500 juta, padahal perusahaan plat merah yang bergerak di bidang batubara ini ditarget Rp4,4 miliar. "Hanya saja mereka mengaku akan menambah lagi Rp1,5 miliar dalam beberapa bulan ke depan, sehingga ada potensi PAD Rp2 miliar meski tak memenuhi target," cetusnya.
Baramarta dihadapkan pada situasi lesunya harga batubara, perang dagang China dengan negara Amerika serta permintaan yang kecil sehingga harga batubara sangat murah.
Adapun dari sektor lain-lain yang sah dari target Rp107,7 miliar tercapai Rp129,3 miliar (119 persen).
"PPh memang masih kewenangan pusat menagihnya namun mereka mau bekerja sama dengan kita. Teknisnya kita menyurati semua perusahaan harus punya NPWP daerah sini bukan NPWP asal perusahaan dan ini berpengaruh signifikan meningkatkan APBD kita yang mencapai lebih 2 triliun rupiah," ingatnya.
Postingan
Komentar