MARTAPURA - Bupati Banjar H Khalilurrahman berkomitmen bekerjasama dengan BPKP Kalsel untuk bersama-sama melakukan pencegahan korupsi sehingga sesuai dengan arah pembangunan menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal itu disampaikan di sela acara penandatanganan komitmen Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Aula Barakat, Setda Banjar di Martapura, Senin (30/12/2019).
"Saya sangat menyambut baik dan mengapresiasi atas terlaksananya dua penandatanganan komitmen sekaligus yakni tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terintegrasi (SIMDA Integrated) antara Pemerintah Kabupaten Banjar, DPRD Kabupaten Banjar, dan BPKP Kalimantan Selatan. Penandatangan komitmen ini, tentunya sebagai wujud upaya kita bersama dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pada Pasal 391 dan Pasal 395, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 serta Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 yang bertujuan untuk melihat konsistensi perencanaan dan penganggaran, agar target yang sudah direncanakan dapat tercapai dan tersedia penganggarannya melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran. Dan salah satu tahapan untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran, selanjutnya telah diatur dalam Pemendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah," ujar Guru Khalil.
Menurutnya, penandatanganan komitmen tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), merupakan amanah yang dilaksanakan bersama, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Serta amanat dari Permenpan dan RB nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan.
"Kedua, hadirnya SIMDA Integrated diharapkan dapat menjadi suatu solusi permasalahan, antara proses perencanaan dan penganggaran yang belum konsisten, dan dapat membantu pemerintah daerah dalam menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan obyektif, sehingga terwujud tata kelola pemerinah yang baik," harapnya.
Turut hadir pada acara tersebut Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, Wakil Bupati Banjar, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Inspektur Kabupaten Banjar, para asisten, staf ahli dan seluruh kepala SKPD serta pimpinan perusahaan daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
Postingan
Komentar