MARTAPURA - Pemkab Banjar mendapat anugerah sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan diterima Bupati KH Khalilurrahman pada puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-71 tahun 2019 tingkat nasional di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika Bandung Jawa Barat, Selasa (10/12).
Selain Kabupaten Banjar, penghargaan yang sama juga diserahkan kepada sejumlah gubernur dan bupati/walikota di Indonesia. Hal ini dijelaskan Asisten Administrasi Umum Setda Banjar Siti Mahmudah dan Kabag Hukum Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta. Turut hadir Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Dr Eddy Elminsyah Jaya.
Ahmad Rizal menambahkan, diterimanya penghargaan ini mengingat tingginya komitmen Pemkab Banjar di bawah kepemimpinan Bupati Khalilurrahman bersama Wakil Bupati Saidi Mansyur dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. "Penghargaan atas dasar penilaian tim penelaahan data dan verifikasi terhadap data capaian implementasi HAM di Kabupaten Banjar," tandasnya.
Peringatan ini dibuka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dilanjutkan sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang mewakili Presiden. Sejak 1998 hingga saat ini, Indonesia dinilai sebagai Negara yang selalu konsisten dan komitmen dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).
Tingkat pelaporan oleh Kementerian/Lembaga maupun pelaporan pelaksanaan aksi HAM oleh pemerintah daerah hampir mencapai 90 persen. "Diharap pada akhir tahun ini, pemerintah daerah dapat mempercepat pelaporan pelaksanaan aksi HAM hingga data mencapai 100 persen," pintanya.
Mahfud MD menyampaikan, penegakan HAM jangan dilihat dari penegakan hukum semata. Sejak era reformasi, sudah banyak kemajuan dalam pembangunan perlindungan HAM di Indonesia. Salah satu contohnya hak-hak politik, seperti penguatan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian partai politik, menguatnya DPR serta meluasnya kekuatan.
Pemberian penghargaan ini dilakukan Kementerian Hukum dan HAM sejak 2013 yang bertujuan tak lain guna memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan berkelanjutan.
Komentar