MARTAPURA - Jika di era Soeharto belanja langsung (pembangunan) dan tak langsung (belanja rutin aparatur) cukup berimbang, maka setelah era reformasi, justru mulai terjadi pergeseran, di mana belanja langsung semakin berkurang.
Bahkan, lima tahun terakhir, hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang jumlahnya hampir 300 daerah mengalami penurunan yang signifikan. Termasuk APBD Banjar 2020 juga mengalami belanja langsung sekitar 30 persen.
Baru-baru ini, Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjar, Zulyadaini kepada pers mengatakan, total belanja di APBD Banjar 2020 adalah sejumlah Rp2,095 triliun, terdiri dari belanja langsung Rp789 miliar serta belanja tak langsung Rp1,306 triliun. Terbanyak menyedot anggaran adalah Disdik Banjar yang tak kurang dari 20 persen dari total belanja.
Ketika disinggung apakah belanja pembangunan (belanja langsung) ini tidak terlalu kecil, Zulyadaini mengatakan bahwa belanja langsung ini sudah cukup bagus, mengingat sudah sesuai dengan syarat minimal yang diinginkan pemerintah pusat. "Kalau ditengok sesuai dengan amanat pemerintah pusat yang menginginkan belanja langsung setidaknya 30 persen dari total belanja, APBD Kabupaten Banjar di 2020 ini cukup bagus," ujarnya.
Ia beralasan bahwa ada banyak daerah di Indonesia bahkan belanja langsungnya hanya berkisar 20 persen dan sebagian kecil lagi ada pula yang masih di bawah angka 20 persen. "Daerah lain masih banyak yang mengalokasikan belanja langsungnya 20 persen atau kurang dari itu," kilahnya.
Meski begitu, total belanja itu tetap dipatok mengalami defisit sebesar Rp151 miliar, mengingat total pendapatan baik dari DAU, DAK serta PAD, Kabupaten Banjar mampu mengumpulkan dana sebesar Rp1,944 triliun. "Defisit kita masih cukup sehat, mengingat hal ini diperkirakan akan tertutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa)," bebernya.
Belanja tak langsung yang sebagian besar terdiri dari gaji, tunjangan, kunker dan lainnya ini sepertinya sulit dirasionalisasikan agar bisa berimbang dengan belanja langsung. "Ini sudah hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Namun, jangan lupa bahwa dalam belanja tak langsung disertai juga dana desa yang sebagiannya akan digunakan aparatur desa untuk pembangunan di desa," ucapnya.
Sementara itu, sumber di Dinas PUPR Banjar yang sengaja identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa belanja langsung untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase dan lain-lain mengalami penurunan hampir tiga tahun terakhir. Sehingga masyarakat diperkirakan akan semakin memperkuat kesabarannya jika jalan, jembatan atau fasilitas umum lainnya agak terlambat tertangani, mengingat penggunaan anggaran mesti menggunakan skala prioritas.
Postingan
Komentar