2019, Banjar Raih WTP Keenam


MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar catatkan kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk keenam kalinya secara berturut-turut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Hasil pemeriksaan LKPD yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tornanda Syaifullah tersebut, diterima langsung oleh Bupati Banjar H Khalilurrahman dan juga Wakil Ketua DPRD Kab Banjar Saidan Fahmi di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (22/5) Banjarbaru.

Dalam penerimaan hasil LKPD tersebut, Bupati Banjar H Khalilurrahman bersama Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menandatangani berita acara serah terima Hasil pemeriksaan LKPD dengan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah.

Dengan kondisi berpuasa pria yang disapa Guru Khalil mengungkapkan rasa syukur atas capaian positif Pemkab Banjar, dalam mengelola laporan keuangan daerah. "Alhamdulillah, Pemkab Banjar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam penyampaian LKPD. Dan kita patut berbangga, opini positif tersebut merupakan yang keenam kalinya secara berturut-turut," ungkap Bupati Banjar.

Dikatakannya, hasil itu sendiri sesuai dengan yang sudah ditargetkan di tahun 2019 ini. Dia berharap, hasil tersebut tidak membuatnya jajarannya puas untuk berbuat yang terbaik bagi daerah.

Turut mendampingi penerimaan tersebut, Penjabat Sekda Banjar I Gusti Nyoman Yudiana, Kepala Inspektorat Kabupaten Banjar, Muhammad Rusdi, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, Achmad Zulyadaini.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah menyampaikan, LPH yang diserahkan terdiri dari LPH atas Laporan Keuangan tahun 2018, LPH atas Sistem Pengendalian Intern, dan LPH atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

”Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018, pada Pemerintah Kabupaten/Kota seluruhnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” beber Tornanda.

Komentar