Wabup Bantah Terlibat Demo

MARTAPURA - Kisruh soal hak angket hingga demo ternyata membawa-bawa nama Wabup Banjar Saidi Mansyur. Bahkan, kala demo berlangsung, sempat muncul isu bahwa yang mendanai dan mendorong dilaksanakannya demo itu didalangi Saidi Mansyur, mengingat Saidi berasal dari keluarga kaya yang secara finansial sanggup membiayai aksi tersebut. Namun, dalam jumpa pers, Selasa (9/1) di kantornya, Saidi membantah semua isu tersebut.

"Semua isu itu tidak benar. Saya sendiri saat kejadian demo, sedang ada acara kedinasan di Kecamatan Aranio, mulai pagi hingga selesai siangnya. Memang, banyak laporan ke WA saya terkait soal demo tersebut," ujar politikus muda ini.


Menurutnya, demo yang dilakukan lintas LSM di Kalsel ini meski mendukung hak angket, sebenarnya juga menohok baginya, mengingat jabatannya tersebut satu paket dengan Bupati Banjar H Khalilurrahman. "Kan Bupati juga atasan kita, dan pemerintahan ini dilaksanakan satu paket. Mudah-mudahan saja pemerintahan yang tersisa beberapa tahun lagi ini bisa berjalan dengan baik. Demo ini kita anggap sebagai kritik dan masukan agar ke depan pemerintahan ini bisa berjalan lebih baik lagi," tukasnya.

Ditanya apakah tudingan pendemo melalui sejumlah spanduk tentang sebagian proyek didominasi oleh keluarga Bupati Khalilurrahman, kemudian juga diduga adanya mafia mutasi yang melibatkan keluarga Bupati, Saidi secara diplomatis menolak mengomentarinya. "Kalau soal itu silakan tanya langsung ke Bupati, saya tidak berwenang memberikan tanggapan," bebernya.

Meski demikian, Saidi mengakui mungkin saja, hak angket DPRD Banjar terbit terkait carut-marut mutasi dan promosi beberapa waktu lalu, di mana ia yang kebetulan sedang ada di Martapura justru tidak mendapat hak melantik para pejabat, karena kewenangan itu diserahkan Bupati kepada Sekda banjar Nasrun Syah. "Kalau hak angket sebagaimana tertuang dalam latar belakang pengusulannya, memang ada berkait soal pelantikan para pejabat oleh Sekda," ucapnya.

Sementara, Khairuddin (Gerindra) dari panitia angket menerangkan bahwa soal kenapa bukan Wabup Saidi yang melantik 114 pejabat dikala Bupati sedang berhalangan hanya sebagian dari pertanyaan pihaknya. Dari pos pengaduan yang mereka buka, sudah ada beberapa laporan dari ASN terkait dugaan pelanggaran prosedural dalam pelantikan pejabat. Isu yang berkembang pun menyebutkan bahwa ada politik uang dalam pengangkatan sejumlah pejabat. Isu-isu seperti inilah yang ingin dibuktikan oleh panitia hak angket yang diketui A Rozanie (Nasdem).

Ratusan pendemo menyesaki halaman Gedung DPRD Banjar di Jl A Yani Km 40, Martapura, Senin (8/1). Mereka menuntut agar anggota DPRD Banjar benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, khususnya supaya panitia hak angket bekerja dengan betul sehingga semua dugaan pelanggaran ketentuan dalam mutasi pejabat dapat dibongkar.

Pendemo terdiri dari berbagai LSM ini dikoordinir oleh Subhan Saputera SPi MP dari Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintahan dan Parlemen. Sejumlah tokoh LSM juga hadir mendukung demo, seperti Aspihani Ideris dari Lekem, Bahrudin atau Udin Palui, Taufikurrahman, Upy hingga M Hasan. Dengan menggunakan sound system besar yang diangkut pick up, mereka meneriakkan agar panitia angket mengusut tuntas dugaan pelanggaran aturan dalam penempatan pejabat di Pemkab Banjar.

Beberapa spanduk berisi, "Usut tuntas carut marut mutasi dan promosi ASN", "Proyek APBD jangan dimonopoli keluarga Bupati", dan "Usut mafia mutasi". Bahkan ada spanduk besar bertulis: "Bupati Banjar jangan hanya bisa membangun rumah pribadi, tapi bangun Kabupaten Banjar". adi