Pendemo Minta Panitia Hak Angket Bekerja Betul

MARTAPURA - Ratusan pendemo menyesaki halaman Gedung DPRD Banjar di Jl A Yani Km 40, Martapura, Senin (8/1). Mereka menuntut agar anggota DPRD Banjar benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, khususnya supaya panitia hak angket bekerja dengan betul sehingga semua dugaan pelanggaran ketentuan dalam mutasi pejabat dapat dibongkar.


Pendemo terdiri dari berbagai LSM ini dikoordinir oleh Subhan Saputera SPi MP dari Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintahan dan Parlemen. Sejumlah tokoh LSM juga hadir mendukung demo, seperti Aspihani Ideris dari Lekem, Bahrudin atau Udin Palui, Taufikurrahman, Upy hingga M Hasan. Dengan menggunakan sound system besar yang diangkut pick up, mereka meneriakkan agar panitia angket mengusut tuntas dugaan pelanggaran aturan dalam penempatan pejabat di Pemkab Banjar.

Beberapa spanduk berisi, "Usut tuntas carut marut mutasi dan promosi ASN", "Proyek APBD jangan dimonopoli keluarga Bupati", dan "Usut mafia mutasi". Bahkan ada spanduk besar bertulis: "Bupati Banjar jangan hanya bisa membangun rumah pribadi, tapi bangun Kabupaten Banjar".  

Para pendemo diterima oleh Ketua DPRD Banjar H Rusli (Golkar), Waket DPRD Saidan Pahmi (Demokrat), sejumlah anggota panitia hak angket seperti A Rozanie (Nasdem), Khairuddin (Gerindra), Kasmili dan Marbawi (Golkar), Ruslan, Kasnadi (Hanura), Mardani (PBB) dan lain-lain.

"Kami menyayangkan, terlalu sering mutasi pejabat, yang belakangan diduga ada pelanggaran peraturan. Sementara pembangunan terkesan lambat dan bahkan kami melihat masih banyak yang belum tersentuh. Kami perwakilan dari 14 kecamatan menuntut agar pemerintah benar-benar bekerja dan pembangunan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya," ujar Taufik, satu pendemo.

Sementara Subhan mengatakan, pihaknya menuntut agar panitia hak angket bekerja tanpa dirasuki kepentingan pribadi maupun golongan. "Jangan sampai ada main mata atau ada dusta di antara kita. Usut tuntas dugaan pelanggaran aturan dan jangan ada deal-deal. Kalau memang ada kesalahan, katakan salah, dan tindak beri sanksi siapapun yang melanggar," ujar Subhan.

Sementara H Rusli mengatakan, pihaknya akan mengawasi dengan ketat pelaksanaan tugas hak angket ini, sehingga tetap berada pada relnya. Begitu juga dengan Saidan yang menjamin bahwa pelaksanaan penyelidikan seputar kontroversi mutasi dan promosi pejabat di Pemkab Banjar tidak membawa kepentingan lain, selain untuk penegakan peraturan dan kepentingan masyarakat banyak.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak Bupati Banjar. Wartawan coba mengontak pejabat penghubung, Nyoman Yudiana, namun Nyoman menyarankan ke Sekda Banjar Nasrun Syah. Sayangnya, sejauh ini, Sekda sulit dihubungi karena sedang sibuk memimpin rapat di Setda Banjar. Beredar kabar juga kalau dalam waktu dekat akan ada demo tandingan yang membela Bupati Khalilurrahman. adi