Hak Angket Resmi Bergulir

MARTAPURA - Setelah hanya sebatas isu, hak angket benar-benar benar-benar dilempar ke sidang paripurna DPRD Banjar, Kamis (7/12). Dalam sidang yang dihadiri oleh Bupati Banjar H Khalilurrahman, pimpinan sidang H Rusli memberitahukan kepada rapat bahwa telah ada sembilan orang anggota DPRD Banjar yang mengusulkan hak angket atas kontroversinya pelantikan pejabat di Pemkab Banjar. Meski sidang minus anggota DPRD dari PKB, satu parpol penyokong bupati, namun semua yang hadir tampak menerima usulan tersebut. Alhasil, agenda selanjutnya adalah pendapat dari semua fraksi akan diperdengarkan dalam paripurna berikutnya. Saidan Pahmi dari Demokrat menerangkan, agenda selanjutnya adalah pandangan fraksi-fraksi atas usul sembilan anggota dewan. "Kemudian tanggapan dari pengusul atas pandangan fraksi-fraksi. Jika paripurna menyetujui maka bisa terjadi ada pansus yang melaksanakan hak angket untuk menanyai pejabat terkait," jelasnya. Bupati H Khalilurrahman enggan berkomentar terkait hak angket dewan tersebut. Ia memilih berlalu ketimbang memberikan stetmen. Ia hanya mengisyaratkan agar soal itu tanyakan saja ke Sekda dan Kepala BKD. Sebelumnya ramai pemberitaan tentang pelantikan pejabat di pusaran pemerintahan kabupaten banjar, di mana dalam pelantikan itu menuai kekisruhan lantaran yang berlaku sebagai pelantik adalah Sekda Banjar Nasrunsyah, bahkan Wakil Bupati Saidi Mansyur tidak dilibatkan dalam pelantikan tersebut. Bahkan keharmonisan Bupati Banjar dan sang wakil sempat dipertanyakan, karena dalam beberapa kesempatan mereka jarang bersama. Menurut Sayid Hasan, dasar diajukannya usulan penggunaan hak angket adalah mutasi pejabat yang prosesi pelantikannya hanya dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H Nasrunyah pada Jumat 27 Oktober 2017. Ini memicu kontroversi di masyarakat dan kalangan pejabat ada ketidakberesan dalam sistem pemerintahan. Adapun pengusul hak angket antara lain, Ismail Hasan (Demokrat), Derwana (PKPI), Kasnadi (Hanura), Khairuddin (Gerindra), Abdurrahman (Nasdem), Kasmili (Golkar), Sayid Hasan Alwi (PPP), M Chairil Anwar (Golkar) dan Mardani (PBB). adi