Isi SMS itu ialah, "Mohon perhatiannya, kalau pelantikan Direktur (Utama) Baramarta kami tidak mau tahu, apakah itu karena kedekatan hubungan atau lobi dengan bupati dan staf khususnya, sebab
itu diluar birokrasi. Menyimak analisa dari beberapa koran mengenai pelantikan terdahulu yaitu pejabat eselon (III dan IV), sebenarnya kami miris membacanya karena dimuat bukan berdasar fakta.
Apakah sudah ditanyakan fakta bahwa pelantikan pejabat eselon dari berbagai eselon melalui mekanisme pertimbangan Baperjakat? Baik itu BKD (Banjar), inspektorat bahkan Sekda (Banjar) sekalipun. Tahukah Anda bahwa yang menentukan siapa yg dilantik dan kedudukannya adalah sdr Muis, pejabat eselon IV di Setda (Banjar) dan Haris, pejabat eselon III di BPMP2T (Sekretaris Disbudparpora). Mau bukti silakan cek ke Baperjakat baik unsur manapun. Tanyakan pegawai yang duduk di tempat strategis atau malah di tempat yg tidak sesuai ilmunya. Tanya mereka yang dilantik. Kalau jujur mereka sudah memberi upeti dan janji pada 2 (dua orang) itu. Silakan investigasi."
Kemudian, tak beberapa lama, isi SMS dari orang tak dikenal ini berbunyi, "Mari ungkap kebenaran supaya Kabupaten Banjar lebih baik. Silakan buktikan kebenarannya mudahan kita semua jujur
dengan fakta yang ada."
Dikonfirmasi secara langsung, A Muis, Plt Kabag Umum Setda Banjar, Kamis (22/9) kemarin mengatakan, dirinya sama sekali tidak terlibat dalam penentuan pejabat pada posisinya, apalagi
menerima upeti sebagaimana isi SMS gelap tersebut. Muis mengernyitkan dahi ketika membaca SMS gelap yang diperlihatkan wartawan.
"Baru-baru tadi juga Tompul (wartawan Duta TV) ada juga mempertanyakan soal adanya SMS tersebut. Ya, saya bilang itu cuma isu saja yang sama sekali tidak berdasar. Penempatan pejabat pada
posisi itu kan wewenang Baperjakat, di situ ada BKD, Bawasda bahkan Sekda. SK juga kan ditandatangani BKD. Jadi, mana mungkin saya bisa ikut menentukan, apalagi dituding menerima upeti segala dari sejumlah pejabat," kilah Muis.
Ia mengatakan lagi bahwa SMS yang tidak bertanggung-jawab tersebut hanya ulah orang yang tereliminasi dari jabatan sebelumnya yang mengenakkannya namun kemudian memperoleh jabatan baru yang tidak disukainya karena mungkin dianggap kering.
Sejumlah sumber Mata Banua memang mengakui, cukup banyak jabatan hasil mutasi 200-an pejabat yang baru saja dilaksanakan diisi oleh orang yang kurang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.
Hal ini berpotensi melanggar Permendagri No 61 dan PP No 18, dan mengandung konsekuensi pidana. Apalagi jika penyusunannya terbukti tidak melalui mekanisme yang lumrah, di mana mengharuskan keterlibatan Baperjakat. Jika Baperjakat kurang dilibatkan, maka boleh jadi SK mutasi tidak sah secara hukum.
Sebagaimana bocoran dari sumber Mata Banua, Liana Peni, sarjana teknik sipil ditempatkan sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Mataraman, Ody (Ahmad Junaidi) sarjana desain grafis ditaruh di Kasi Pemerintahan Kecamatan Sungai Pinang, kemudian Yudi sarjana perikanan dimutasi ke Kecamatan Sambung Makmur yang tidak ada budidaya ikannya. Khairudin sarjana keperawatan ditaruh di UPT Pendidikan, Khairunisa sarjana kesehatan yang juga kepala Puskesmas Pesayangan menjadi Kasubag Umpeg di BP2T, Fahriyadi sarjana ekonomi jadi Kasi Keslistrikan di Distamben, Shinta sarjana teknik diletakkan di Kesbangpol.
Kemudian, sumber membeberkan Ahyar Rahmatullah, sarjana pendidikan dijadikan Kasi Trantib Kecamatan Gambut, Bambang sarjana pemerintahan yang sebelumnya Lurah Jawa ditaruh di BKKBD. "Banyak penempatan tidak sesuai bidang dan menurut info, Baperjakat tidak tahu," kata sumber.
Sejumlah wartawan sempat minta kejelasan dari Sekda Banjar Nasrunsyah soal mutasi yang penuh isu ini, namun Nasrun menolak berkomentar lebih panjang. "No comment," ujarnya singkat. Hanya saja, Nasrun mengistilahkan penempatan mutasi kemarin sebagai rambut yang digunting kurang rapi, dan ke depan akan dirapikan. "Nanti akan ada mutasi lagi, dan akan kita rapikan lagi," tukasnya di hadapan awak media. adi
Postingan
Komentar