Musyawarah Bukan Voting

Soekarno dan sesepuh bangsa di BPUPKI juga mafhum dengan karakter bangsa. Sila keempat Pancasila dibuat menjadi kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan
kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemilu langsung. Mereka tahu bahwa pemimpin yg baik bijaksana bisa dihasilkan dari permusyawarahan wakil rakyat tanpa perlu voting. Sebab voting di perwakilan rakyat hanya alternatif terakhir. Apalagi pemilu langsung dalam memilih pemimpin sangat jauh dari pikiran pendahulu bangsa. Smoga bermanfaat