JAKARTA - Dari Simposium Nasional bertema 'Sinergi Komunikasi untuk Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan' di Aula Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, 9-10 September kemarin salah satu poin penting adalah bahwa pers sebagai salah satu pilar demokrasi mesti berperan aktif mengawal reformasi birokrasi dan pemerintahan.
Salah satu narasumber yang juga Ketua Dewan Pers, Bagir Manan mengatakan, tanpa pers yang independen berperan aktif mengawal reformasi, maka mustahil perbaikan di lembaga birokrasi dan pemerintahan akan berjalan dengan baik. "Fungsi kontrol pers ini strategis, sebab pers mampu mensinergikan komunikasi antara rakyat sebagai yang berkepentingan dengan pelayanan publik dengan birokrasi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat," tukas Bagir.
Menurutnya, guna menjaga independensi pers, memang perlu dilakukan langkah peningkatan kesejahteraan insan pers. Ia mengakui bahwa di sejumlah daerah, gaji insan pers kurang layak bahkan ada yang di bawah. Ia setuju dengan perwakilan Mata Banua, Adi Permana yang mengusulkan agar ada upaya peningkatan kesejahteraan insan pers di daerah-daerah.
Kegiatan Simposium Nasional ini sendiri digelar berkat kerjasama JPIP, USAID dan lembaga negara seperti MenPAN dan Reformasi Birokrasi, KPK, Komisi Yudisial, BPKP, Komisi Informasi Publik dan lain-lain, dihadiri ratusan peserta perwakilan pemda, pers dari berbagai daerah.
"Kegiatan Simnas ini sebagai acara puncak kerjasama JPIP, USAID, lembaga negara dan pers di daerah untuk mendekatkan sumber informasi kepada masyarakat, tentunya melalui peran sentral pers," ujar Direktur Eksekutif JPIP, Arrahman Budiman.
Arrohman mengharapkan, ada kemudahan bagi insan pers daerah untuk mengkonfirmasi secara langsung ke narasumber di tingkat pusat sehingga komunikasi dua arah untuk mendorong pencapaian reformasi birokrasi, akuntabilitas pemerintahan serta menuuju pemerintahan yang bersih bisa dicapai dan Indonesia menjadi lebih baik. adi
Postingan
Komentar