MARTAPURA - Pemkab Banjar sejak 10 Agustus 2012 lalu gencar melakukan sosialisasi ke internal Pemkab Banjar, serta perusahaan tambang dan perkebunan tentang penggunaan BBM non
subsidi. "Mobil-mobil dinas di lingkup Pemkab Banjar sudah lebih dahulu menggunakan BBM non subsidi. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) dan Kemendagri," jelas Kabag Ekonomi dan Penanaman Modal Setda Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana, Jumat (12/10).
Selepas konsistensi aparatur Pemkab Banjar pengguna mobil dinas mengisi BBM non subsidi, kini Pemkab Banjar melalui Bagian Ekonomi Setda Banjar dan Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Banjar mengedarkan surat ke 20-an lebih perusahaan tambang dan juga perusahaan perkebunan, agar menyerahkan data mobil operasional perusahaannya masing-
masing. "Data mobil operasional perusahaan disarankan untuk dilaporkan ke dinas terkait, sehingga ada angka pasti berapa banyak mobil perusahaan yang disarankan untuk menggunakan
BBM non subsidi," kata Nyoman.
Dilanjutkan, Kementerian ESDM sudah menyiapkan stiker yang akan ditempelkan di mobil-mobil perusahaan tambang dan perkebunan tersebut yang bunyi stikernya 'Mobil ini
menggunakan BBM non subsidi'. "Kalau sudah ditempelkan stiker ini, maka pengawasan terhadap penyimpangan penggunaan BBM non subsidi akan lebih terpantau. Petugas SPBU akan lebih
selektif dalam mengisikan BBM ke mobil yang sudah bertanda khusus tersebut," cetusnya.
Disinggung target selesainya data mobil operasional perusahaan tersebut, Nyoman mengatakan kemungkinan hingga akhir tahun ini. "Pemerintah pusat masih belum
mengeluarkan dan menyebarkan stiker itu ke daerah luar Jawa, sebab stiker tersebut masih sebatas digunakan di Jakarta dan kota-kota di Jawa," bebernya.
Menurutnya, Pemkab Banjar tentu sangat berkepentingan dengan perlambanan ekonomi akibat kerap terjadinya antrian mobil dan truk di SPBU. "Dampak antrian, selain kemacetan,
juga menghambat arus barang dan jasa. Truk angkutan barang, pasir atau batu yang terpaksa antri berlama-lama di SPBU tentu berdampak pada melambannya kegiatan ekonomi. Kalau
proses ekonomi terhambat, otomatis pertumbuhan ekonomi juga melambat. Ini sebenarnya tidak bagus. Makanya, Bagian Ekonomi Setda Banjar juga merasa berkepentingan bagaimana agar
penyaluran BBM bisa tepat sasaran dan terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Mengenai maraknya penimbunan dan palngsiran BBM subsidi, Nyoman mengatakan bahwa hal itu kewenangan aparat berwajib, dalam hal ini kepolisian untuk melakukan
penindakan. "Bagaimanapun, dampak selisih yang tajam antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi tentu mengundang aksi kejahatan seperti pelangsiran dan penimbunan BBM subsidi.
Namun, kami tak bisa bicara banyak, karena ini kewenangan polisi untuk memberantasnya, apalagi sudah ada UU Migas yang mengaturnya," tandasnya. adi
Postingan
Komentar