MARTAPURA - Selepas Kajati Kalsel menginstruksikan seluruh Kejari di Kalsel untuk melakukan investigasi soal dugaan penyimpangan dana bantuan sosial dari Biro Kesra Pemprov Kalsel, ternyata di Kabupaten Banjar ratusan organisasi yang diberi bantuan diduga terjadi penyimpangan bantuan. Bahkan, untuk Kalsel, jumlah dugaan penyimpangan di Kabupaten Banjar adalah yang terbesar.
Selasa (1/5), Kasi Pidsus Kejari Martapura Agung Pamungkas SH MH mengakui, pihaknyab sejak beberapa minggu lalu telah mendapat surat perintah dari Kajati Kalsel untuk melakukan penyelidikan soal dugaan penyimpangan bantuan dana bantuan sosial ke ratusan organisasi masyarakat, kepemudaan, keagamaan dan lain-lain di Kabupaten Banjar.
Dikatakannya, bantuan sosial ini semakin kental penyimpangan, karena dana disampaikan oleh oknum anggota DPRD Kalsel dari Dapil Kabupaten Banjar, bukan dilakukan langsung oleh Biro Kesra Pemprov Kalsel. Bahkan, ada dugaan, sebagian dana diserahkan oleh staf Gubernur Kalsel.
"Dugaan penyimpangan dana bantuan sosial ini terjadi pada periode 2010 dan 2011. Dan memang, ada ratusan organisasi masyarakat yang sudah kita mintai keterangan melalui pengurusnya. Setelah penyelidikan ini, kami menemukan adanya sejumlah penyimpangan dengan berbagai modus," tukas Agung.
Secara umum, lanjutnya, bantuan sosial dari Biro Kesra Pemprov Kalsel yang realisasinya diduga dilaksanakan oleh oknum pejabat penting di DPRD Kalsel dan juga diduga melibatkan staf Gubernur Kalsel itu, seperti bantuan disampaikan ke organisasi yang ternyata fiktif alias tidak ada.
Selanjutnya, dalam laporan bahwa bantuan sosial disampaikan ke organisasi, namun kenyataannya, organisasi tersebut tidak menerima dana sama sekali. "Atau ada dana yang disampaikan, namun tidak sesuai jumlahnya alias dipotong secara ilegal," paparnya.
Di Kabupaten Banjar, penyelidikan dilakukan secara kolektif, seperti Martapura Barat, Martapura Timur dan Martapura Kota. "Kita minta bantuan para camat untuk menyampaikan undangan ke Kejari Martapura. Cara yang hampir sama, di Kecamatan Aluh-Aluh, semua organisasi yang diduga menerima bantuan, pengurusnya dikumpulkan ke kantor kecamatan setempat," ungkapnya.
Menurut Agung, dirinya melaksanakan penyelidikan bersama Kasi Intel Kejari Martapura Zulkhaidir SH. "Tinggal tiga organisasi di Kecamatan Peramasan yang masih belum dimintai keterangan. Tak lama lagi, kami akan pergi ke sana," jelasnya.
Menurutnya, di Kabupaten Banjar, organisasi yang menerima bantuan cukup lengkap, mulai pengurus masjid, karang taruna, kepemudaan, pelajar, kelompok yasinan, salawatan, kerukunan kematian, grup rebana, Ponpes dan lain-lain.
Rincian organisasi per kecamatan, di antaranya, Aluh-Aluh ada 114 organisasi, Kecamatan Astambul 28, Gambut 32, Karang Intan 22, Kertak Hanyar 34, Martapura Barat 50, Martapura Kota 75, Martapura Timur 30, Mataraman 14, Simpang Empat 75, Tatah Makmur 18, Telaga Bauntung dua, Sungai Pinang 6, Sambung Makmur dua, Paramasan tiga buah, Pengaron juga tiga buah, Beruntung Baru 75, dan Kecamatan Aranio delapan. adi
Postingan
Komentar