MARTAPURA - Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak potensi, salah satunya ialah sumberdaya alam
yang cukup berlimpah. Dalam hal ini pengembangan sarang burung wallet yang dewasa ini mulai banyak diminati oleh masyarakat
Kabupaten Banjar.
Acara yang dilaksanakan pada hari sabtu (21/04), Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh berkenan hadir secara langsung,untuk
meresmikan kantor sekretariat asosiasi petani walet Kayuh Baimbai yang bertempat di Jl.Menteri Empat Kelurahan Keraton tersebut juga
dihadiri oleh beberapa pejabat lingkup Kabupaten Banjar seperti Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Dandim 1006, dan Kapolres Banjar.
Dalam sambutannya Khairul Saleh mengatakan bahwa perkembangan Kabupaten Banjar dewasa ini menuntut masyarakat untuk
terus melakukan inovasi dan perkembangan pemikiran dalam mencapai kesejahteraan,hal ini dimaksudkan agar Kabupaten Banjar yang
memiliki berbagai terobosan untuk mengoptimalkan potensi agar dapat memberikan “multiflier effect” yang sebesar-besarnya bagi
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.
Menyangkut masalah keberadaan sarang burung walet yang berada didaerah Kabupaten Banjar ia manambahkan bahwa
keberadaan sarang burung walet merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan sebagai
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Banjar
Sementara itu Kasmili SAP yang dalam hal ini berlaku sebagai Ketua Asosiasi Petani Walet Kabupaten Banjar mengatakan,
pihaknya masih sedikit mengalami kesulitan dalam hal menghimbau para petani walet agar sesegera mungkin melengkapi dokumen-
dokumen terkait usaha yang sedang dijalankannya.Menurutnya dari sekitar 150 petani walet yang berada di Kabupaten Banjar, hanya
sekitar 14 petani atau 10 persen dari jumlah keseluruhan yang memiliki izin resmi.
Menurut Sarmili,pihaknya masih sangat mengharapkan kerjasama dari pihak pemerintah Kabupaten Banjar untuk terus
melakukan himbauan kepada para petani sehingga tidak ada lagi petani walet di Kabupaten Banjar yang tidak memiliki izin resmi.
Disinggung masalah perizinan Khairul Saleh menegaskan,bahwa pihaknya melalui instansi terkait terus melakukan himbauan
kepada para petani walet yang tidak memiliki izin ini, agar dapat sesegera mungkin menyelesaikan dokumen perizinannya. ”Kami akan
memberikan waktu sekitar 6 bulan kepada para petani,untuk melengkapi domumen perizinan tersebut,” ujarnya. Apabila masalah
perizinan ini balum dapat diselesaikan, maka pihaknya akan melakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku. hum/adi
MPLIK Diminati Pelajar
MARTAPURA - Tujuan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, sudah terasa dengan kehadiran tujuh buah Mobile Pusat Layanan
Internet Kecamatan ( MPLIK ) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan semboyan “ Jangan Biarkan Yang
Terpencil Kian Terkucil” yang beroperasi di setiap kecamatan di Kabupaten Banjar secara bergiliran.
Setiap harinya sebagian MPLIK dikerahkan untuk kegiatan tidak terkecuali hari minggupun selalu siap bertugas untuk melayani.
Selama dioperasikannya MPLIK tersebut , ternyata banyak sekali diminati oleh kalangan pelajar maupun masyarakat. Tidak adanya
kekhawatiran kehadirian MPLIK di kalangan para pelajar oleh guru-gurunya dikarenakan layanan internetnya sudah diprotek untuk hal
berbau pornografi.
Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh beserta Ibu H. Raudhatul Janah sangat mendukung sekali terhadap kegiatan MPLIK di
Kabupaten Banjar, terbukti disetiap kegiatan keprotokoleran maupun yang lainnya selalu dilibatkan.
Sebagai sarana pendukung kegiatan, Mobile Pusat Pelayanan Internet selalu siap melayani masyarakat. Banyak harapan, agar
kunjungan MPLIK di setiap kecamatan rutin dilaksanakan mengingat tidak semua jaringan internet bisa diterima signalnya .
Baru-baru ini MPLIK menggelar secara bersamaan dengan mobile pelayanan yang lainnya memberikan pelayanan di Desa Mandi
Kapau Barat, dalam rangka memeriahkan acara kunjungan PKK Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Hj Jauhar Manikam Muchlis
Gafuri beserta rombongan dan PKK Kabupaten Banjar yang dimotori Hj Raudathul Janah Khairul Saleh di Desa Binaan Mandi Kapau Barat.
Pujian yang sangat dalam oleh Raudhatul Janah Khairul Saleh terhadap desa binaannya ini sangat wajar, karena Desa Mandi Kapau sudah
mengharumkan nama Kabupaten Banjar di tingkat provinsi maupun nasional dengan prestasinya. hum/adi
Rapat Koordinasi Tim PKH Kabupaten Banjar Digelar
MARTAPURA - Di negara kita kemiskinan masih merupakan permasalahan yang masih sangat perlu diperhatikan. Banyaknya jumlah
penduduk yang hampir mencapai 250 juta jiwa sangat mempengaruhi masalah kemiskinan. Upaya pemerintah pun kadang belum optimal
menyentuh masyarakat miskin, kesalahan data dalam pemberian bantuan masih kerap terjadi.
Hal ini lah yang membuat Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banjar berupaya mencari jalan keluar untuk
mengatasi masalah tersebut. Melalui Kabid Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Banjar Ari.M.Akbar beserta tim lainnya mengadakan Rapat
Koordinasi PKH Kabupaten Banjar yang juga dihadiri Koordinator PKH Kalimantan Selatan Reza Nasrullah pada Selasa (24/4) di Aula
Bappeda Kabupaten Banjar.
Dikatakan Ari M Akbar, kesalahan dalam pendataan sering kali terjadi sehingga bantuan untuk masyarakat sering kali tidak
sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Kepada tim survei diharapkan mampu dengan jeli melihat keadaan masyarakat. Jangan
sampai masyarakat yang berpenghasilan cukup juga mendapat bantuan. Bantuan ini sebenarnya ditujukan untuk pendidikan dan
kesehatan, dengan bantuan ini diharapakan dapat memberi rangsangan kepada masyarakat untuk tetap menyekolahkan anaknya hingga
jenjang yang lebih tinggi.
“Disamping pendidikan, kesehatan masyarakat miskin kadang masih memprihatinkan apa lagi dengan kondisi ibu hamil dan
Balita. Selama masa hamil para ibu hendaknya memeriksakan kehamilannya minimal sebanyak 4 kali dan memeriksakan bayi/balitanya
secara berskala,” ujarnya mengakhiri.
Reza Nasrullah yang merupakan Koordinator Tim PKH Kalimantan Selatan menegaskan, permasalahan ini bukan hanya
permasalahan negara atau daerah. Kemiskinan merupakan masalah kita bersama. Kesenjangan sosial sangat dirasa apalagi di perkotaan,
inilah yang membuat masalah kemiskinan semakin runyam. Melalui pemerintah dibentuklah PKH yang tugasnya memberi bantuan kepada
masyarakat miskin.
"Tapi ini bukan hanya tugas PKH, masyarakat yang berpenghasilan lebih dari cukup hendaknya juga ikut menyantun kepada
warga miskin. Selain meringankan beban mereka pasti mendapat balasan dari Tuhan,” ungkapnya. hum/adi
Postingan
Komentar