MARTAPURA - Perkembangan pembangunan di Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan pada kondisi terakhir berkisar sebesar 3,34 persen, angka ini satu progres yang sangat menggembirakan mengingat angka tersebut jauh sangat rendah jika dibandingkan dengan perkembangan secara nasional pada tahun 2011 berkisar 12,49 persen.
Pada urusan ketenagakerjaan terjadi pula penurunan tingkat pengangguran terbuka, dimana pada tahun 2011 telah berada pada angka 4,67 persen, hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik, dimana angka ini cukup rendah mengingat pada perkembangan di tingkat nasional pada tahun 2011 berkisar 6,56 persen.
Hal tersebut dikatakan Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjar tahun 2011 pada Selasa (17/4) di hadapan sidang Paripurna DPRD Kabupaten di Gedung DPRD setempat.
Menurut Bupati BAnjar, Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM Kabupaten Banjar Tahun 2011 sebesar 70,94 %, atau berada pada peringkat 5 diantara 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kenaikan ini ditunjang oleh pembangunan sumberdaya manusia, baik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, serta daya beli masyarakat yang mengalami peningkatan.
Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar di dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011, tercermin pada Ringkasan Realisasi Anggaran di Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .
Realisasi keseluruhan Anggaran Pendapatan yang diperoleh dalam tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp.949.021.376.211,60 dari target sebesar Rp.924.512.768.305,41 atau mencapai 102,65 persen. Sementara itu pada sisi belanja daerah telah direalisasikan sebesar Rp.845.120.961.784,00 atau mencapai 91,40 persen, dari yang dianggarkan sebesar Rp.924.607.371.591,00. Pada perkembangan selanjutnya kita bersyukur, karena di tahun 2012 ini, harapan kita untuk meningkatkan APBD Kabupaten Banjar akan menembus angka 1 (satu) trilyun rupiah, juga ditargetkan akan tercapai.
H Pangeran Khairul Saleh juga menguraikan, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dianggap cukup besar pengaruhnya terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat selama tahun 2011 dalam LKPJ 2011 dapat dibagi menjadi tiga bagian, penyelenggaraan urusan desentralisasi, mencakup penyelenggaraan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dan penyelenggaraan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Pada penyelenggaraan urusan pendidikan, telah dilaksanakan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa, proporsi alokasi dana untuk pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBD, maka Kabupaten Banjar telah mampu merealisasikan hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari proporsi anggaran pendidikan dialokasikan berkisar 39,57 persen terhadap total APBD tahun 2011.
Program yang telah dilaksanakan meliputi, peningkatan PAUD, pengembangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Peningkatan Pendidikan Menengah, Pengembangan Pendidikan Non Formal, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Realisasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu, pada tahun ajaran 2010/2011 APK SD/MI sebesar 109,92 persen, APK SMP/MTs sebesar 80,89 persen dan APK SM/MA 68,21 persen. Sementara itu untuk APM, SD/MI sebesar 90,86 persen dan APM SMP/MTs sebesar 58,21 persen, selanjutnya untuk APM SMA/MA sebesar 57,27persen. Keberhasilan program pendidikan didukung oleh banyak hal, termasuk diantaranya peningkatan kompetensi para guru melalui sertifikasi guru.
Selanjutnya di bidang kesehatan telah dilaksanakan program untuk pemantapan pelayanan kesehatan dasar secara lebih efektif, dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, peningkatan peran serta masyarakat melalui promosi kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan. Disamping itu juga dilaksanakan pemeliharaan kesehatan tempat umum, pengolahan makanan, selain itu juga perbaikan sarana dan peningkatan prasarana kesehatan.
Secara umum pelaksanaan program kesehatan cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari penurunan kasus kematian bayi, dari 17 bayi pada tahun 2010 menurun menjadi 12 bayi pada tahun 2011. Selanjutnya kasus kematian ibu melahirkan juga mengalami penurunan dari 12 kasus pada tahun 2010 menurun menjadi 14 kasus pada tahun 2011.
Untuk urusan pekerjaan umum telah dilaksanakan berbagai program kegiatan, baik dari bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya maupun pembinaan jasa konstruksi. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2011 diantaranya, pembangunan gedung serbaguna beruntung baru (tahap III), pembangunan gedung Iqro (lanjutan), pembangunan kantor Kelurahan di Kecamatan Martapura Kota sebanyak empat buah yaitu kantor kelurahan keraton, kelurahan jawa, kelurahan pasayangan dan kelurahan sekumpul,
Pembangunan kantor Kelurahan Gambut Barat di Kecamatan Gambut, pembangunan kantor Kelurahan di Kecamatan Kertak Hanyar sebanyak dua buah yaitu kantor kelurahan manarap lama dan kelurahan mandar sari, serta pembangunan kantor Kelurahan Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk. Selain itu juga dilakukan rehab total kantor Camat Aranio, rehab aula kantor DPU dan Bidang Cipta Karya, rehab pagar gedung kantor KPAD, pengadaan konstruksi bangunan tenda pameran Martapura, rehabilitasi workshop dinas PU, Rehabilitasi Asrama Putri Barakat, pembuatan pintu gerbang dan panggung festival Muharram, Pembangunan Stadion Indrasari (lanjutan), pembangunan gedung kantor desa binaan, studi arsitektur Keraton Banjar, serta perencanaan gerbang Makam Sultan Adam dan lingkungannya. Hum/adi
Komisi II DPR RI di Martapura
MARTAPURA - Panasnya terik matahari di langit Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tidak menyurutkan langkah anggota Komisi II DPR RI untuk melakukan peninjauan lapangan terkait pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintahan di daerah.
Kunjungan ke Kabupaten Banjar tersebut adalah untuk melihat langsung pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintahan daerah terkait bidang tugas, antara lain penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, kepegawaian, evaluasi pemilihan umum, kearsipan dan pelayanan publik lain yang menjadi amanah tugas.
Komisi II DPR RI juga memberikan evaluasi dan masukan kepada daerah bagi perbaikan kualitas pelayanan publik dan sinergisitas kebijakan program pembangunan nasional.
“Daerah dan pusat harus sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini reformasi pelayanan merupakan langkah logis sebagai konsekuensi,” kata Dr H Taufik Effendi, saat berdialog dengan jajaran Pemkab Banjar, Selasa (16/4).
Reformasi birokrasi memiliki tujuan strategis untuk mengelola tata pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku dan cerminan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh menyambut gembira kunjungan anggota Komisi II DPR RI. Dikatakannya bahwa kunjungan ini sangat bermanfaat bagi daerah dalam rangka peningkatan kualitas program pembangunan daerah.
“Bagi kami pertemuan seperti ini sangat bermanfaat mengingat koreksi dan masukan yang diberikan anggota DPR akan mempertajam pelaksanaan visi-misi pembangunan daerah. Strategis, lagi media perekat hubungan pusat dengan daerah,” tutur Khairul. Hum/adi
Masyarakat Mesti Ikut Peduli
MARTAPURA - Menyikapi pemberitaan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar tidak serius dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya sampah di bantaran sungai kecil (kali mati) yang ada di Kelurahan Murung Keraton belakang Mesjid Agung Al-Karomah Martapura, Bupati Banjar Pangeran Khairul Saleh melalui Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banjar H Boyke Wahyu Triestiyanto ST MT, Senin (16/4) menyatakan, kali mati tersebut akan segera dibersihkan dari sampah, ataupun lumpur yang menjadi sumber pendangkalan kali mati tersebut.
Menurut Boyke, dalam penanganan masalah kali mati tersebut, pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banjar akan melibatkan dinas maupun instansi lain, agar pola penanganan masalah dapat dilakukan secara bersama dan pemeliharaannyapun akan melibatkan pihak lain termasuk masyarakat setempat.
H. Boyke Wahyu meminta kepada masyarakat sekitar Kelurahan Murung Keraton khususnya para pedagang yang berjualan di sekitar Pasar Martapura agar mau ikut menjaga dan memelihara Kali Mati tersebut, serta jangan jadikan tempat tersebut sebagai tempat pembuangan sampah umum (TPS). Hum/adi
Pada urusan ketenagakerjaan terjadi pula penurunan tingkat pengangguran terbuka, dimana pada tahun 2011 telah berada pada angka 4,67 persen, hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik, dimana angka ini cukup rendah mengingat pada perkembangan di tingkat nasional pada tahun 2011 berkisar 6,56 persen.
Hal tersebut dikatakan Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjar tahun 2011 pada Selasa (17/4) di hadapan sidang Paripurna DPRD Kabupaten di Gedung DPRD setempat.
Menurut Bupati BAnjar, Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM Kabupaten Banjar Tahun 2011 sebesar 70,94 %, atau berada pada peringkat 5 diantara 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kenaikan ini ditunjang oleh pembangunan sumberdaya manusia, baik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, serta daya beli masyarakat yang mengalami peningkatan.
Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar di dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011, tercermin pada Ringkasan Realisasi Anggaran di Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .
Realisasi keseluruhan Anggaran Pendapatan yang diperoleh dalam tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp.949.021.376.211,60 dari target sebesar Rp.924.512.768.305,41 atau mencapai 102,65 persen. Sementara itu pada sisi belanja daerah telah direalisasikan sebesar Rp.845.120.961.784,00 atau mencapai 91,40 persen, dari yang dianggarkan sebesar Rp.924.607.371.591,00. Pada perkembangan selanjutnya kita bersyukur, karena di tahun 2012 ini, harapan kita untuk meningkatkan APBD Kabupaten Banjar akan menembus angka 1 (satu) trilyun rupiah, juga ditargetkan akan tercapai.
H Pangeran Khairul Saleh juga menguraikan, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dianggap cukup besar pengaruhnya terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat selama tahun 2011 dalam LKPJ 2011 dapat dibagi menjadi tiga bagian, penyelenggaraan urusan desentralisasi, mencakup penyelenggaraan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dan penyelenggaraan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Pada penyelenggaraan urusan pendidikan, telah dilaksanakan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa, proporsi alokasi dana untuk pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBD, maka Kabupaten Banjar telah mampu merealisasikan hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari proporsi anggaran pendidikan dialokasikan berkisar 39,57 persen terhadap total APBD tahun 2011.
Program yang telah dilaksanakan meliputi, peningkatan PAUD, pengembangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Peningkatan Pendidikan Menengah, Pengembangan Pendidikan Non Formal, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Realisasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu, pada tahun ajaran 2010/2011 APK SD/MI sebesar 109,92 persen, APK SMP/MTs sebesar 80,89 persen dan APK SM/MA 68,21 persen. Sementara itu untuk APM, SD/MI sebesar 90,86 persen dan APM SMP/MTs sebesar 58,21 persen, selanjutnya untuk APM SMA/MA sebesar 57,27persen. Keberhasilan program pendidikan didukung oleh banyak hal, termasuk diantaranya peningkatan kompetensi para guru melalui sertifikasi guru.
Selanjutnya di bidang kesehatan telah dilaksanakan program untuk pemantapan pelayanan kesehatan dasar secara lebih efektif, dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, peningkatan peran serta masyarakat melalui promosi kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan. Disamping itu juga dilaksanakan pemeliharaan kesehatan tempat umum, pengolahan makanan, selain itu juga perbaikan sarana dan peningkatan prasarana kesehatan.
Secara umum pelaksanaan program kesehatan cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari penurunan kasus kematian bayi, dari 17 bayi pada tahun 2010 menurun menjadi 12 bayi pada tahun 2011. Selanjutnya kasus kematian ibu melahirkan juga mengalami penurunan dari 12 kasus pada tahun 2010 menurun menjadi 14 kasus pada tahun 2011.
Untuk urusan pekerjaan umum telah dilaksanakan berbagai program kegiatan, baik dari bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya maupun pembinaan jasa konstruksi. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2011 diantaranya, pembangunan gedung serbaguna beruntung baru (tahap III), pembangunan gedung Iqro (lanjutan), pembangunan kantor Kelurahan di Kecamatan Martapura Kota sebanyak empat buah yaitu kantor kelurahan keraton, kelurahan jawa, kelurahan pasayangan dan kelurahan sekumpul,
Pembangunan kantor Kelurahan Gambut Barat di Kecamatan Gambut, pembangunan kantor Kelurahan di Kecamatan Kertak Hanyar sebanyak dua buah yaitu kantor kelurahan manarap lama dan kelurahan mandar sari, serta pembangunan kantor Kelurahan Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk. Selain itu juga dilakukan rehab total kantor Camat Aranio, rehab aula kantor DPU dan Bidang Cipta Karya, rehab pagar gedung kantor KPAD, pengadaan konstruksi bangunan tenda pameran Martapura, rehabilitasi workshop dinas PU, Rehabilitasi Asrama Putri Barakat, pembuatan pintu gerbang dan panggung festival Muharram, Pembangunan Stadion Indrasari (lanjutan), pembangunan gedung kantor desa binaan, studi arsitektur Keraton Banjar, serta perencanaan gerbang Makam Sultan Adam dan lingkungannya. Hum/adi
Komisi II DPR RI di Martapura
MARTAPURA - Panasnya terik matahari di langit Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tidak menyurutkan langkah anggota Komisi II DPR RI untuk melakukan peninjauan lapangan terkait pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintahan di daerah.
Kunjungan ke Kabupaten Banjar tersebut adalah untuk melihat langsung pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintahan daerah terkait bidang tugas, antara lain penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, kepegawaian, evaluasi pemilihan umum, kearsipan dan pelayanan publik lain yang menjadi amanah tugas.
Komisi II DPR RI juga memberikan evaluasi dan masukan kepada daerah bagi perbaikan kualitas pelayanan publik dan sinergisitas kebijakan program pembangunan nasional.
“Daerah dan pusat harus sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini reformasi pelayanan merupakan langkah logis sebagai konsekuensi,” kata Dr H Taufik Effendi, saat berdialog dengan jajaran Pemkab Banjar, Selasa (16/4).
Reformasi birokrasi memiliki tujuan strategis untuk mengelola tata pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku dan cerminan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh menyambut gembira kunjungan anggota Komisi II DPR RI. Dikatakannya bahwa kunjungan ini sangat bermanfaat bagi daerah dalam rangka peningkatan kualitas program pembangunan daerah.
“Bagi kami pertemuan seperti ini sangat bermanfaat mengingat koreksi dan masukan yang diberikan anggota DPR akan mempertajam pelaksanaan visi-misi pembangunan daerah. Strategis, lagi media perekat hubungan pusat dengan daerah,” tutur Khairul. Hum/adi
Masyarakat Mesti Ikut Peduli
MARTAPURA - Menyikapi pemberitaan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar tidak serius dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya sampah di bantaran sungai kecil (kali mati) yang ada di Kelurahan Murung Keraton belakang Mesjid Agung Al-Karomah Martapura, Bupati Banjar Pangeran Khairul Saleh melalui Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banjar H Boyke Wahyu Triestiyanto ST MT, Senin (16/4) menyatakan, kali mati tersebut akan segera dibersihkan dari sampah, ataupun lumpur yang menjadi sumber pendangkalan kali mati tersebut.
Menurut Boyke, dalam penanganan masalah kali mati tersebut, pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banjar akan melibatkan dinas maupun instansi lain, agar pola penanganan masalah dapat dilakukan secara bersama dan pemeliharaannyapun akan melibatkan pihak lain termasuk masyarakat setempat.
H. Boyke Wahyu meminta kepada masyarakat sekitar Kelurahan Murung Keraton khususnya para pedagang yang berjualan di sekitar Pasar Martapura agar mau ikut menjaga dan memelihara Kali Mati tersebut, serta jangan jadikan tempat tersebut sebagai tempat pembuangan sampah umum (TPS). Hum/adi
Postingan
Komentar