MARTAPURA - Sejumlah pihak di Kadin Banjar menyangsikan bahwa pelaksanaan Mukab Kadin V Banjar berlangsung jujur. Bahkan, sumber yang minta identitasnya dirahasiakan menuding bahwa Mukab Kadin sarat rekayasa, karena mulai kepanitiaan sampai penjaringan calon menyalahi AD/ART dan peraturan organisasi (PO).
Selasa (14/2), sumber itu mengatakan, semestinya pendaftaran calon ketua sudah berakhir pada pukul 16.00 sore pada beberapa hari lalu, namun oleh oknum panitia justru diundur sampai pukul 12 malam, sehingga ada kesan sudah menyalahi prosedur.
"Mukab Kadin ini terkesan direkayasa untuk kepentingan calon tertentu. Buktinya banyak KTA yang dihidupkan sendiri oleh oleh salah satu oknum calon ketua tanpa sepengetahuan atau seiszin pemilik perusahaan yang menjadi anggota Kadin Banjar. Karena KTA diurus kolektif, justru ada calon lain bahkan beberapa terpaksa tidak bisa mencalon karena KTA-nya masih tertahan. Padahal itu syarat pendaftaran," tukasnya.
Kemudian, undangan kepada anggota banyak yang tidak sampai, semestinya anggota sudah memperoleh pemberitahuan setidaknya dua bulan sebelum acara Mukab. "Jangankan undangan Mukab, untuk acara pembukaan dan penutupan saja banyak yang tidak dapat," jelasnya.
Selain itu, ketua dan anggota steering comitte (SC) tidak mendapatkan buku tata tertib dan aturan main Mukab Kadin, sehingga hal itu, menurutnya, sudah menyalahi AD/ART. "Uniknya lagi dan memprihatinkan, ada calon yang mendaftar namun salah satu direksinya justru ikut di kepanitiaan. Aturan main menjelaskan kalau perusahaan yang terlibat di kepanitiaan tidak boleh salah satu direksinya mencalonkan diri. Ini benar-benar sudah menyalahi, dan kami minta Mukab Kadin ini ditunda sampai aturan main ditegakkan," tegasnya. adi
Selasa (14/2), sumber itu mengatakan, semestinya pendaftaran calon ketua sudah berakhir pada pukul 16.00 sore pada beberapa hari lalu, namun oleh oknum panitia justru diundur sampai pukul 12 malam, sehingga ada kesan sudah menyalahi prosedur.
"Mukab Kadin ini terkesan direkayasa untuk kepentingan calon tertentu. Buktinya banyak KTA yang dihidupkan sendiri oleh oleh salah satu oknum calon ketua tanpa sepengetahuan atau seiszin pemilik perusahaan yang menjadi anggota Kadin Banjar. Karena KTA diurus kolektif, justru ada calon lain bahkan beberapa terpaksa tidak bisa mencalon karena KTA-nya masih tertahan. Padahal itu syarat pendaftaran," tukasnya.
Kemudian, undangan kepada anggota banyak yang tidak sampai, semestinya anggota sudah memperoleh pemberitahuan setidaknya dua bulan sebelum acara Mukab. "Jangankan undangan Mukab, untuk acara pembukaan dan penutupan saja banyak yang tidak dapat," jelasnya.
Selain itu, ketua dan anggota steering comitte (SC) tidak mendapatkan buku tata tertib dan aturan main Mukab Kadin, sehingga hal itu, menurutnya, sudah menyalahi AD/ART. "Uniknya lagi dan memprihatinkan, ada calon yang mendaftar namun salah satu direksinya justru ikut di kepanitiaan. Aturan main menjelaskan kalau perusahaan yang terlibat di kepanitiaan tidak boleh salah satu direksinya mencalonkan diri. Ini benar-benar sudah menyalahi, dan kami minta Mukab Kadin ini ditunda sampai aturan main ditegakkan," tegasnya. adi
Postingan
Komentar