BANJARMASINÄ Ä © Terindikasi sejumlah proyek besar di Kalsel yang
dilaksanakan oleh BUMN tertentu seperti PT PP, kerap melakukan
review design, sehingga terjadi pembengkakan anggaran. Sementara
kalangan menilai, bisa jadi review design sebagai taktik untuk
mengambil keuntungan alias korupsi.
Á ÁPengamat konstruksi, Ir Abidinsyah, Selasa (27/9) mengatakan,
sebelum sebuah proyek dilelang, konsultan perencana sudah merancang
fisik bangunan dan memperkirakan biaya yang diperlukan.
Á ÁInstansi tertentu kemudian melelang proyek dan menetapkan
pemenang lelang yang mengajukan penawaran yang memenuhi harapan
efektivitas pengerjaan dan efisiensi anggaran.
Á Á"Nah, kalau di tengah jalan, setelah pemenang lelang
ditetapkan, lalu ada perubahan atau review design, maka seolah©olah
perencanaan sebelumnya tidak matang," ucapnya.
Á ÁJika hal itu terjadi berulang©ulang, berarti dana yang
digunakan untuk membayar konsultan perencana seperti tersia©siakan
atau mubazir. "Apa yang sudah ditetapkan dalam penawaran seperti
tak berarti, karena kemudian diubah sehingga terjadi pembengkakan
anggaran. Ini menurut saya boleh jadi sebagai taktik agar ada
penambahan dana. Hal seperti ini patut dicurigai karena boleh jadi
kelebihan dana dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan
kelompok," ujarnya.
Á ÁMenurut Abidinsyah, aparat hukum semestinya tidak selalu hanya
menyelidiki setelah proyek selesai. Sebab, penyimpangan bisa saja
terjadi ketika lelang, berupa gratifikasi.
Á ÁAda beberapa contoh yang diduga terjadi review design, seperti
proyek pengembangan RSUD Ulin, jalan Trans Kalimantan, hingga
proyek ratusan miliar pembangunan relokasi perkantoran Pemprov
Kalsel di Palm, Banjarbaru.
Á ÁBahkan ada sumber yang mengaku mau membantu aparat hukum untuk
mengukur dan menilai proyek yang sudah dikerjakan PT PP, apakah
memang sudah sesuai dengan pembiayaan ataukah terjadi mark up.
Á ÁMeski kerap menuai protes dan demo, namun instansi tertentu
masih saja mempercayakan proyek©proyek besar kepada PT PP dan
kolega BUMN lainnya.
Á ÁHal itu, menurut sumber, menimbulkan kecurigaan bahwa oknum di
instansi tertentu bersama kontraktor telah terjadi kerja sama.
Á ÁMuhammad Solihin, salah seorang pengurus Kadin bahkan meminta
aparat hukum untuk menelisik kekayaan oknum pejabat di instansi
tertentu itu, apakah memang wajar sesuai dengan gajinya sebagai
pejabat ataukah diperoleh dari hasil yang tidak wajar.
Á Á"Kan sudah ada isu, kalau oknum pejabat tertentu di instansi
tertentu yang menangani proyek besar di Kalsel kabarnya memiliki
kekayaan berupa bangunan dan mobil mewah. Nah, kenapa tidak mulai
dari sana saja dilakukan penyelidikan, sehingga bisa terbongkar apa
yang sebenarnya terjadi," paparnya.
Á ÁSebelumnya, sementara kalangan beranggapan, banyaknya sejumlah
proyek di Kalsel yang dikerjaan oleh PT PP, salah satu BUMN,
ternyata dinilai cenderung monopoli. Sudah itu, kualitas
pekerjaannya pun dinilai tak lebih bagus ketimbang perusahaan
lokal.
Á ÁSenin (19/9), Bahrudin, Ketua LSM Kelompok Suara Hati Nurani
Masyarakat (KSHNM) mengatakan, semestinya instansi tertentu diÔ h) 0*0*0*° ° Ô Kalsel tidak selalu mempercayakan pekerjaan proyek pada PT PP.
Padahal, sejak 2009 lalu, banyak demo atau protes terkait kurangnya
kualitas proyek yang dikerjaan perusahaan ini.
Á ÁSebagaimana pernah diberitakan 2009 lalu, diduga, proyek besar
senilai Rp81 miliar yang digarap oleh PT PP bersama PT Adhi Karya,
yakni rehabilitasi jalan Trans Kalimantan, Kintap©Sebamban, Tanah
Bumbu (Tanbu), sempat diselidiki oleh pihak Kejati Kalsel.
Á ÁKejati Kalsel mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam
pelaksanaan proyek jalan poros Kintap©Sebamban©Pagatan©Batulicin
sepanjang 100 kilometer yang menelan biaya Rp142 miliar. Namun,
penyelidikan dihentikan dengan alasan tak ditemukan bukti.Ã Ã adi
dilaksanakan oleh BUMN tertentu seperti PT PP, kerap melakukan
review design, sehingga terjadi pembengkakan anggaran. Sementara
kalangan menilai, bisa jadi review design sebagai taktik untuk
mengambil keuntungan alias korupsi.
Á ÁPengamat konstruksi, Ir Abidinsyah, Selasa (27/9) mengatakan,
sebelum sebuah proyek dilelang, konsultan perencana sudah merancang
fisik bangunan dan memperkirakan biaya yang diperlukan.
Á ÁInstansi tertentu kemudian melelang proyek dan menetapkan
pemenang lelang yang mengajukan penawaran yang memenuhi harapan
efektivitas pengerjaan dan efisiensi anggaran.
Á Á"Nah, kalau di tengah jalan, setelah pemenang lelang
ditetapkan, lalu ada perubahan atau review design, maka seolah©olah
perencanaan sebelumnya tidak matang," ucapnya.
Á ÁJika hal itu terjadi berulang©ulang, berarti dana yang
digunakan untuk membayar konsultan perencana seperti tersia©siakan
atau mubazir. "Apa yang sudah ditetapkan dalam penawaran seperti
tak berarti, karena kemudian diubah sehingga terjadi pembengkakan
anggaran. Ini menurut saya boleh jadi sebagai taktik agar ada
penambahan dana. Hal seperti ini patut dicurigai karena boleh jadi
kelebihan dana dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan
kelompok," ujarnya.
Á ÁMenurut Abidinsyah, aparat hukum semestinya tidak selalu hanya
menyelidiki setelah proyek selesai. Sebab, penyimpangan bisa saja
terjadi ketika lelang, berupa gratifikasi.
Á ÁAda beberapa contoh yang diduga terjadi review design, seperti
proyek pengembangan RSUD Ulin, jalan Trans Kalimantan, hingga
proyek ratusan miliar pembangunan relokasi perkantoran Pemprov
Kalsel di Palm, Banjarbaru.
Á ÁBahkan ada sumber yang mengaku mau membantu aparat hukum untuk
mengukur dan menilai proyek yang sudah dikerjakan PT PP, apakah
memang sudah sesuai dengan pembiayaan ataukah terjadi mark up.
Á ÁMeski kerap menuai protes dan demo, namun instansi tertentu
masih saja mempercayakan proyek©proyek besar kepada PT PP dan
kolega BUMN lainnya.
Á ÁHal itu, menurut sumber, menimbulkan kecurigaan bahwa oknum di
instansi tertentu bersama kontraktor telah terjadi kerja sama.
Á ÁMuhammad Solihin, salah seorang pengurus Kadin bahkan meminta
aparat hukum untuk menelisik kekayaan oknum pejabat di instansi
tertentu itu, apakah memang wajar sesuai dengan gajinya sebagai
pejabat ataukah diperoleh dari hasil yang tidak wajar.
Á Á"Kan sudah ada isu, kalau oknum pejabat tertentu di instansi
tertentu yang menangani proyek besar di Kalsel kabarnya memiliki
kekayaan berupa bangunan dan mobil mewah. Nah, kenapa tidak mulai
dari sana saja dilakukan penyelidikan, sehingga bisa terbongkar apa
yang sebenarnya terjadi," paparnya.
Á ÁSebelumnya, sementara kalangan beranggapan, banyaknya sejumlah
proyek di Kalsel yang dikerjaan oleh PT PP, salah satu BUMN,
ternyata dinilai cenderung monopoli. Sudah itu, kualitas
pekerjaannya pun dinilai tak lebih bagus ketimbang perusahaan
lokal.
Á ÁSenin (19/9), Bahrudin, Ketua LSM Kelompok Suara Hati Nurani
Masyarakat (KSHNM) mengatakan, semestinya instansi tertentu diÔ h) 0*0*0*° ° Ô Kalsel tidak selalu mempercayakan pekerjaan proyek pada PT PP.
Padahal, sejak 2009 lalu, banyak demo atau protes terkait kurangnya
kualitas proyek yang dikerjaan perusahaan ini.
Á ÁSebagaimana pernah diberitakan 2009 lalu, diduga, proyek besar
senilai Rp81 miliar yang digarap oleh PT PP bersama PT Adhi Karya,
yakni rehabilitasi jalan Trans Kalimantan, Kintap©Sebamban, Tanah
Bumbu (Tanbu), sempat diselidiki oleh pihak Kejati Kalsel.
Á ÁKejati Kalsel mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam
pelaksanaan proyek jalan poros Kintap©Sebamban©Pagatan©Batulicin
sepanjang 100 kilometer yang menelan biaya Rp142 miliar. Namun,
penyelidikan dihentikan dengan alasan tak ditemukan bukti.Ã Ã adi
Postingan
Komentar